BUMN dan Kesenjangan Antarwilayah

IMG-20150415-02774

Belum lama ini, Menteri BUMN Rini Soemarno melansir wacana yang mencuatkan kontroversi. Dengan pertimbangan efisiensi, menteri yang bertanggung jawab atas pengembangan seluruh badan usaha milik negara tersebut berencana menjual Gedung Kementerian BUMN. Dia berpandangan, gedung 21 lantai tersebut terlalu besar dan tidak efisien bagi kementerian yang hanya memiliki 250 pegawai. Setelah gedung kementeriannya terjual, dia mengaku hanya akan menyewa gedung yang lebih kecil untuk berkantor.

Rencana Menteri Rini ini berkebalikan dengan gagasan Menteri BUMN era SBY empat tahun lampau. Meskipun telah memiliki Gedung Kementerian BUMN yang megah, sang menteri saat itu, Mustafa Abubakar, pernah melontarkan gagasan untuk mendirikan BUMN Tower. Gedung yang direncanakan akan dibangun secara mandiri dari dana BUMN tersebut dianggap merupakan kebutuhan untuk melambangkan kerjasama, keterpaduan, dan kekompakan seluruh BUMN.

Gagasan Mustafa Abubakar itu belum terealisasi hingga ia digantikan oleh Dahlan Iskan. Apakah rencana Rini Soemarno akan terlaksana, waktu yang akan membuktikannya. Gedung yang memadai memang diperlukan agar perusahaan dapat menjalankan operasional bisnis dengan baik. Namun, banyak contoh menunjukkan rendahnya korelasi antara kemegahan gedung dengan kinerja organisasi yang menghuninya. Tidak sedikit perusahaan yang berhasil meraih laba besar meski ditunjang oleh gedung yang sederhana, sementara banyak pula perusahaan yang tak jera membukukan kerugian padahal kantornya berdiri mewah mentereng. Continue reading

Advertisements

Ada TV di Angkot

070230_angkot1 Ketatnya persaingan mendorong banyak pihak mencari cara yang tidak biasa untuk memasarkan produknya. Belum lama ini, beberapa angkot M36 Jurusan Pasar Minggu-Jagakarsa memasang televisi yang menyiarkan iklan masyarakat dan lagu-lagu yang enak didengar. Bukan tidak mungkin, suatu saat mereka juga akan menyiarkan iklan-iklan komersial.

Pemegang Saham yang Tak Berdaya

IMG-20150303-00320

Saat berbicara di Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2015 belum lama ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa mengurus negara tidak jauh berbeda dengan mengurus perusahaan. Ia mencontohkan, kalau perusahaan mengalami kesulitan keuangan, resepnya cuma mengurangi ongkos dan menaikkan keuntungan.

Barangkali karena perspektif itulah, selain Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan pengusaha, Kabinet Kerja pun dipenuhi deretan pengusaha yang dianggap telah berhasil di bidangnya masing-masing. Langgam kerja saat mereka mengelola perusahaan pun kemudian juga dibawa dalam memimpin kementerian. Namun, pengandaian negara dengan perusahaan tidak sepenuhnya didukung kebenaran, setidaknya jika menilik beberapa kenyataan yang berlangsung saat ini.

Pertama, tentang nasib pemegang saham. Pada hakekatnya, rakyat adalah pemegang saham sah negeri ini. Sayangnya, nasib rakyat tak sama dengan nasib pemegang saham perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham memiliki beberapa hak istimewa yang melekat seperti hak untuk mengikuti rapat umum pemegang saham (RUPS), memilih direksi dan komisaris, memperoleh dividen, serta mendapatkan bagian aset perusahaan saat perusahaan dilikuidasi. Continue reading

Meningkatkan Citra

IMG-20140816-00548

Beragam cara digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan citranya di mata konsumen. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan banyak kalangan yang menjadi target konsumennya, seperti donor darah, pengobatan, pemeriksaan mata dan pembagian kacamata, operasi bibir sumbing, khitanan masal, dan kegiatan-kegiatan lain yang sejenis.

Minyak Wangi, Pijat dan Laporan Keuangan

IMG-20150306-00321

Bak rutinitas tahunan, setiap menjelang pergantian tahun unjuk rasa buruh banyak berlangsung di berbagai daerah, sebagian di antaranya bahkan sampai melakukan mogok kerja untuk mendesakkan tuntutan jumlah upah minimum yang mereka inginkan.

Setidaknya terdapat tiga titik penting yang biasanya mencuatkan perselisihan pengupahan. Pertama, saat penentuan angka kebutuhan hidup layak (KHL). Jamak terjadi, survei yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah tidak berjalan mulus karena beragam perbedaan persepsi dan kepentingan antara para pihak yang berkepentingan.

Misalnya, belum lama ini kalangan serikat buruh di DKI Jakarta mengusulkan penambahan item Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dari 60 item menjadi 84 item, sebagai dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Item-item baru yang diusulkan untuk ditambahkan sangat beragam mulai minyak wangi, televisi, nonton bioskop, pijat refleksi, hingga kondangan. Meskipun buruh telah mengajukan beragam argumentasi untuk memperkuat usulan mereka, banyak kalangan pengusaha menganggapnya sebagai usulan yang mengada-ada. Continue reading

Belanja Online

IMG-20150120-00264

Kesibukan masyarakat yang disokong kecanggihan teknologi telah mendorong kemajuan bisnis online di Tanah Air. Persaingan tidak hanya terjadi di antara portal belanja online, yang saat ini telah berjumlah 11 buah, tetapi juga di antara para penjual. Selain kecepatan, bagaimana cara membungkus barang pun menjadi perhatian. Begitu menariknya bungkusnya yang bak kado, terkadang kita “tertipu”, merasa mendapatkan hadiah, padahal barang pesanan kita sendiri.

Antara Khitah dan Kiprah BPR

IMG-20141231-00233

Dalam diskursus tentang perbankan, biasanya kita lebih terpaku kepada bank umum dan mengabaikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Data yang ada menunjukkan keberadaan BPR tidak dapat diremehkan. Pada Agustus 2014, misalnya, jumlah BPR mencapai 1.635 buah, dengan jumlah nasabah 13,408,994 rekening dan total asset mencapai Rp 82,628,071,120 ribu.

Peran BPR juga terlihat dalam intermediasi keuangan, khususnya kepada golongan ekonomi lemah. Pada Agustus 2014, jumlah kredit konvensional yang disalurkan mencapai Rp 57,634,001,007 ribu sedangkan sumber dananya berjumlah Rp 68,089,056,506 ribu.

Berlainan dengan Bank Umum, BPR lebih fokus melayani kebutuhan masyarakat kecil, seperti petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan yang belum dijangkau oleh bank umum serta sebagai upaya mewujudkan pemerataan layanan perbankan, kesempatan berusaha dan pendapatan. Continue reading