Bantuan Dana bagi Partai Politik

June 1, 2015 § Leave a comment

kontan 27032015 (2)

Menteri Dalam Negeri melontarkan usulan agar setiap partai memperoleh bantuan dana senilai Rp 1 triliun dari negara. Sayangnya, lontaran politisi PDI Perjuangan ini tidak disertai penjelasan yang memadai mengenai kondisi partai politik saat ini serta bagaimana bantuan dana tersebut akan dapat memperbaikinya.

Sesungguhnya, dana bantuan negara untuk partai politik bukanlah sesuatu yang baru. Sesuai dengan UU No.2/2011 tentang Partai Politik, terdapat tiga sumber dana partai politik, yakni iuran anggota, sumbangan, dan bantuan negara. Berdasarkan PP No.5/2009 jo PP No.83/2012, setiap partai politik di tingkat nasional berhak memperoleh bantuan Rp 108 untuk setiap suara sah yang diraih saat pemilu.

Jumlah itu dinilai sangat kecil, sementara iuran anggota pun tidak dapat diharapkan. Akhirnya, partai politik pun bergantung pada sumbangan dari para pemodal, baik individu maupun korporasi. Sumbangan itu tidak gratis, sehingga partai politik dan parlemen pun didominasi oleh para pengusaha dan mereka yang berlimpah harta. Muncul pula tudingan, banyak partai politik yang dijalankan bak mengelola perusahaan. « Read the rest of this entry »

BUMN dan Kesenjangan Antarwilayah

May 1, 2015 § Leave a comment

IMG-20150415-02774

Belum lama ini, Menteri BUMN Rini Soemarno melansir wacana yang mencuatkan kontroversi. Dengan pertimbangan efisiensi, menteri yang bertanggung jawab atas pengembangan seluruh badan usaha milik negara tersebut berencana menjual Gedung Kementerian BUMN. Dia berpandangan, gedung 21 lantai tersebut terlalu besar dan tidak efisien bagi kementerian yang hanya memiliki 250 pegawai. Setelah gedung kementeriannya terjual, dia mengaku hanya akan menyewa gedung yang lebih kecil untuk berkantor.

Rencana Menteri Rini ini berkebalikan dengan gagasan Menteri BUMN era SBY empat tahun lampau. Meskipun telah memiliki Gedung Kementerian BUMN yang megah, sang menteri saat itu, Mustafa Abubakar, pernah melontarkan gagasan untuk mendirikan BUMN Tower. Gedung yang direncanakan akan dibangun secara mandiri dari dana BUMN tersebut dianggap merupakan kebutuhan untuk melambangkan kerjasama, keterpaduan, dan kekompakan seluruh BUMN.

Gagasan Mustafa Abubakar itu belum terealisasi hingga ia digantikan oleh Dahlan Iskan. Apakah rencana Rini Soemarno akan terlaksana, waktu yang akan membuktikannya. Gedung yang memadai memang diperlukan agar perusahaan dapat menjalankan operasional bisnis dengan baik. Namun, banyak contoh menunjukkan rendahnya korelasi antara kemegahan gedung dengan kinerja organisasi yang menghuninya. Tidak sedikit perusahaan yang berhasil meraih laba besar meski ditunjang oleh gedung yang sederhana, sementara banyak pula perusahaan yang tak jera membukukan kerugian padahal kantornya berdiri mewah mentereng. « Read the rest of this entry »

Pemegang Saham yang Tak Berdaya

April 7, 2015 § Leave a comment

IMG-20150303-00320

Saat berbicara di Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2015 belum lama ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa mengurus negara tidak jauh berbeda dengan mengurus perusahaan. Ia mencontohkan, kalau perusahaan mengalami kesulitan keuangan, resepnya cuma mengurangi ongkos dan menaikkan keuntungan.

Barangkali karena perspektif itulah, selain Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan pengusaha, Kabinet Kerja pun dipenuhi deretan pengusaha yang dianggap telah berhasil di bidangnya masing-masing. Langgam kerja saat mereka mengelola perusahaan pun kemudian juga dibawa dalam memimpin kementerian. Namun, pengandaian negara dengan perusahaan tidak sepenuhnya didukung kebenaran, setidaknya jika menilik beberapa kenyataan yang berlangsung saat ini.

Pertama, tentang nasib pemegang saham. Pada hakekatnya, rakyat adalah pemegang saham sah negeri ini. Sayangnya, nasib rakyat tak sama dengan nasib pemegang saham perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham memiliki beberapa hak istimewa yang melekat seperti hak untuk mengikuti rapat umum pemegang saham (RUPS), memilih direksi dan komisaris, memperoleh dividen, serta mendapatkan bagian aset perusahaan saat perusahaan dilikuidasi. « Read the rest of this entry »

UU Desa, LKM dan Pemberdayaan TKI

January 10, 2015 § Leave a comment

IMG-20141127-00059

Dua nyawa anak bangsa kembali melayang di negeri orang. Adalah Sumarti Ningsih dan Seneng Mujiasih yang harus pulang ke kampung halaman dalam peti mati karena menjadi korban pembunuhan di Hong Kong.

Mereka bukanlah korban pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Sebelumnya, telah ada beberapa tenaga kerja Indonesia (TKI) yang harus meregang nyawa karena beragam alasan di tanah rantau. Sementara, ratusan TKI lainnya sedang mengajukan pengampunan agar terhindar dari hukuman mati. Jumlah ini mungkin akan terus bertambah mengingat banyaknya warga negara Indonesia yang sedang mengadu nasib di negeri orang.

BNP2TKI mencatat, saat ini tidak kurang dari 6,5 juta TKI tengah mengadu nasib di 114 negara, sebagian besar bekerja sebagai buruh kasar dan di sektor informal. Banyaknya TKI yang pergi keluar negeri adalah refleksi kemiskinan di desa. Ketiadaan mata pencarian yang mampu memberi penghidupan yang layak di desa mendorong mereka merantau, meninggalkan kampung halaman dan sanak saudara. « Read the rest of this entry »

Mencegah Bancakan BUMN

January 4, 2015 § Leave a comment

IMG-20141029-00024

Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo telah dilantik dan mulai bekerja. Seperti telah diduga, di antara mereka yang diangkat terdapat banyak kalangan yang selama ini dianggap telah berkeringat menyokong sang Presiden dalam kontestasi pemilihan presiden yang lalu.

Menteri memang jabatan politis, dan Presiden biasanya memiliki preferensi tersendiri dengan mempertimbangkan kompetensi dan representasi. Yang sering luput dari perhatian, tak lama setelah pemerintahan berganti, beragam jabatan yang bukan jabatan politis dan seharusnya diisi hanya dengan pertimbangan meritokrasi dan kompetensi, juga ditransaksikan sebagai kompensasi terkait kontestasi politik. Salah satu yang lazim dijadikan “hadiah” adalah jabatan komisaris BUMN.

Karena hadiah itu diberikan oleh pemegang tampuk kuasa, seringkali BUMN tidak kuasa menolak. Ketidakmampuan BUMN menentukan langkah sesuai kehendaknya sendiri pernah diakui oleh mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Ia menyatakan bahwa BUMN saat ini belum merdeka sepenuhnya dari berbagai intervensi politik dan bisnis (Kompas, 18/8/2014). « Read the rest of this entry »

Internal Entrepreneurs di Garis Depan

December 14, 2014 § Leave a comment

IMG-20141016-00019

Barangkali karena latar belakangnya sebagai pengusaha, Presiden terpilih Joko Widodo getol mempromosikan beragam upaya untuk memperluas pasar produk Indonesia di luar negeri. Karena menyadari pentingnya pemasaran dalam peta persaingan global saat ini, mantan Gubernur DKI Jakarta ini bahkan berencana memilih orang-orang yang piawai dalam bidang pemasaran sebagai anggota kabinetnya.

Selain itu, salah satu idenya yang konsisten disuarakan sejak kampanye adalah keinginan menjadikan perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai garda terdepan dalam pemasaran produk-produk unggulan Tanah Air. Ia bahkan pernah memberi ancar-ancar, kelak 80 persen dari aktivitas para duta besar adalah melakukan diplomasi perdagangan.

Tentu tak mudah untuk merealisasikan harapan Presiden terpilih yang pengusaha mebel ini. Setidaknya, beragam kondisi internal perlu dicermati agar harapan menjadikan perwakilan kita di luar negeri, yang di jajaran Kementerian Luar Negeri saja saat ini berjumlah 132 buah, sebagai kantor pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produk-produk dalam negeri dapat diwujudkan. « Read the rest of this entry »

Kredit Untuk (Wakil) Rakyat

December 3, 2014 § Leave a comment

IMG-20140925-00003

Akhir-akhir ini para pegawai bank di banyak daerah mestinya sedang bersuka cita karena kebanjiran debitur. Seusai dilantik, memang banyak anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berbondong-bondong mengagunkan surat keputusan (SK) pengangkatannya ke bank. Bank pun sigap menjemput bola. Beberapa anggota DPRD bahkan mengaku teleponnya tidak berhenti berdering dengan tawaran kredit dari banyak bank.

Hanya dengan menjaminkan SK pengangkatan saja, setiap anggota DPRD itu dapat dengan mudah memperoleh pinjaman mulai Rp 100 juta hingga Rp 500 juta. Pinjaman sebanyak itu digunakan untuk beragam keperluan, seperti membayar utang biaya kampanye, membangun rumah atau membeli kendaraan.

Pemberian kredit kepada para anggota DPRD itu terasa kurang adil jika dibandingkan dengan apa yang selama ini dialami oleh rakyat yang diwakilinya. Ketidakadilan itu, misalnya, tercermin pada sulitnya akses masyarakat kecil dalam memperoleh kredit dari perbankan atau ketimpangan kredit yang disalurkan oleh perbankan nasional kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). « Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently browsing the Politics category at Ali Mutasowifin.