Hidup Lebih Sehat, Produktif, dan Mudah dengan BNI

Kisah ini bermula lebih dari sepuluh tahun lalu, ketika saya mulai menjalani aktivitas sebagai dosen baru di Institut Pertanian Bogor (IPB). Sungguh tidak mudah menjalaninya, karena saat itu saya masih tinggal di Jakarta, sementara aktivitas sehari-hari berlangsung di Kampus Dramaga, yang terletak jauh di sudut Kabupaten Bogor. Namun, karena tanggung jawab terhadap pekerjaan, istri dan anak-anak, perjalanan melelahkan pun dilalui dengan segenap hati.

Saat itu, sebagai seorang CPNS, gaji yang saya terima sungguh sangat kecil jumlahnya, jauh di bawah gaji saya saat masih bekerja di sebuah perguruan tinggi swasta terkemuka di Jakarta. Meskipun demikian, setiap awal bulan tiba, dengan semangat 45 saya pun berjalan menuju gedung rektorat, guna mengambil gaji, upah bekerja selama sebulan.

Ya, benar! Meskipun IPB adalah perguruan tinggi ternama di Indonesia, saat itu penyaluran gaji masih sangat “primitif”, diterimakan secara tunai. Bayangkan, ribuan pegawai IPB, baik dosen maupun tenaga kependidikan, pada hari-hari di setiap awal bulan tumplek blek di lantai 3 gedung rektorat untuk mengambil gaji bulanan.

Menggugat Tunjangan Kinerja Pajak

Banyak yang menyebut, Kabinet Kerja adalah Kabinet Pengusaha. Bukan saja karena presiden dan wakil presiden adalah pengusaha, namun juga karena banyak menteri yang berlatar belakang pengusaha. Barangkali karena didominasi pengusaha, banyak pula kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dengan perspektif pengusaha yang sedang memimpin perusahaan.

Contoh paling anyar adalah diterbitkannya Peraturan Presiden No. 37/2015 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Perpres tersebut, pegawai pajak akan memperoleh tunjangan kinerja dengan jumlah yang sangat berlimpah.

Tunjangan kinerja tertinggi yang diberikan kepada pejabat struktural eselon I, misalnya, mencapai Rp 117.375.000, sedangkan terendah untuk Account Representative Tk. V sebesar Rp12.316 juta. Pemerintah beralasan, pemberian tunjangan kinerja yang besar tersebut diperlukan agar para pegawai pajak menjadi lebih bergairah untuk mencapai target pajak dan tidak lagi tergoda untuk melakukan korupsi.

Bantuan Dana bagi Partai Politik

Menteri Dalam Negeri melontarkan usulan agar setiap partai memperoleh bantuan dana senilai Rp 1 triliun dari negara. Sayangnya, lontaran politisi PDI Perjuangan ini tidak disertai penjelasan yang memadai mengenai kondisi partai politik saat ini serta bagaimana bantuan dana tersebut akan dapat memperbaikinya.

Sesungguhnya, dana bantuan negara untuk partai politik bukanlah sesuatu yang baru. Sesuai dengan UU No.2/2011 tentang Partai Politik, terdapat tiga sumber dana partai politik, yakni iuran anggota, sumbangan, dan bantuan negara. Berdasarkan PP No.5/2009 jo PP No.83/2012, setiap partai politik di tingkat nasional berhak memperoleh bantuan Rp 108 untuk setiap suara sah yang diraih saat pemilu.

Jumlah itu dinilai sangat kecil, sementara iuran anggota pun tidak dapat diharapkan. Akhirnya, partai politik pun bergantung pada sumbangan dari para pemodal, baik individu maupun korporasi. Sumbangan itu tidak gratis, sehingga partai politik dan parlemen pun didominasi oleh para pengusaha dan mereka yang berlimpah harta. Muncul pula tudingan, banyak partai politik yang dijalankan bak mengelola perusahaan.

BUMN dan Kesenjangan Antarwilayah

Belum lama ini, Menteri BUMN Rini Soemarno melansir wacana yang mencuatkan kontroversi. Dengan pertimbangan efisiensi, menteri yang bertanggung jawab atas pengembangan seluruh badan usaha milik negara tersebut berencana menjual Gedung Kementerian BUMN. Dia berpandangan, gedung 21 lantai tersebut terlalu besar dan tidak efisien bagi kementerian yang hanya memiliki 250 pegawai. Setelah gedung kementeriannya terjual, dia mengaku hanya akan menyewa gedung yang lebih kecil untuk berkantor.

Rencana Menteri Rini ini berkebalikan dengan gagasan Menteri BUMN era SBY empat tahun lampau. Meskipun telah memiliki Gedung Kementerian BUMN yang megah, sang menteri saat itu, Mustafa Abubakar, pernah melontarkan gagasan untuk mendirikan BUMN Tower. Gedung yang direncanakan akan dibangun secara mandiri dari dana BUMN tersebut dianggap merupakan kebutuhan untuk melambangkan kerjasama, keterpaduan, dan kekompakan seluruh BUMN.

Gagasan Mustafa Abubakar itu belum terealisasi hingga ia digantikan oleh Dahlan Iskan. Apakah rencana Rini Soemarno akan terlaksana, waktu yang akan membuktikannya. Gedung yang memadai memang diperlukan agar perusahaan dapat menjalankan operasional bisnis dengan baik. Namun, banyak contoh menunjukkan rendahnya korelasi antara kemegahan gedung dengan kinerja organisasi yang menghuninya. Tidak sedikit perusahaan yang berhasil meraih laba besar meski ditunjang oleh gedung yang sederhana, sementara banyak pula perusahaan yang tak jera membukukan kerugian padahal kantornya berdiri mewah mentereng.

Minyak Wangi, Pijat dan Laporan Keuangan

Bak rutinitas tahunan, setiap menjelang pergantian tahun unjuk rasa buruh banyak berlangsung di berbagai daerah, sebagian di antaranya bahkan sampai melakukan mogok kerja untuk mendesakkan tuntutan jumlah upah minimum yang mereka inginkan.

Setidaknya terdapat tiga titik penting yang biasanya mencuatkan perselisihan pengupahan. Pertama, saat penentuan angka kebutuhan hidup layak (KHL). Jamak terjadi, survei yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah tidak berjalan mulus karena beragam perbedaan persepsi dan kepentingan antara para pihak yang berkepentingan.

Misalnya, belum lama ini kalangan serikat buruh di DKI Jakarta mengusulkan penambahan item Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dari 60 item menjadi 84 item, sebagai dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Item-item baru yang diusulkan untuk ditambahkan sangat beragam mulai minyak wangi, televisi, nonton bioskop, pijat refleksi, hingga kondangan. Meskipun buruh telah mengajukan beragam argumentasi untuk memperkuat usulan mereka, banyak kalangan pengusaha menganggapnya sebagai usulan yang mengada-ada.

SDM Pertanian dan Mimpi Swasembada

Saat bertemu para gubernur seluruh Indonesia belum lama ini, Presiden Joko Widodo mencanangkan target swasembada beras, kedelai dan jagung selama tiga tahun pertama masa pemerintahannya. Dua tahun berikutnya diupayakan swasembada gula dan daging. Semua ini bisa diwujudkan, janjinya, bila pemerintah berani mengurangi subsidi BBM sehingga dapat mengalihkannya pada sektor-sektor lain yang lebih produktif.

Beberapa langkah telah direncanakan untuk mewujudkan tekad itu. Dalam kunjungannya di kawasan pertanian Bogor sebelum deklarasi calon presiden, Jokowi pernah mengutarakan gagasannya, yakni pengamanan lahan pertanian agar tak dikonversi, pembangunan infrastruktur dan teknologi pertanian, pendampingan kepada para petani, serta pendirian bank pertanian (Kompas, 2/5/2014). Sayang, tampaknya ia alpa menyebutkan pentingnya membenahi masalah sumberdaya manusia (SDM) pertanian, yang merupakan salah satu kunci penting untuk mencapai swasembada pangan.

Menolak menjadi petani

Mustahil membayangkan kita akan mampu mencapai swasembada pangan tanpa didukung sumberdaya pertanian yang memadai. Sayangnya, minat warga Indonesia untuk menjadi petani terus menunjukkan penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Sensus Pertanian 2013 mencatat jumlah Rumah Tangga Petani (RTP) pada 2013 adalah 26,14 juta atau turun 5,10 juta dari 2003 yang mencapai 31,23 juta rumah tangga.

UU Desa, LKM dan Pemberdayaan TKI

Dua nyawa anak bangsa kembali melayang di negeri orang. Adalah Sumarti Ningsih dan Seneng Mujiasih yang harus pulang ke kampung halaman dalam peti mati karena menjadi korban pembunuhan di Hong Kong.

Mereka bukanlah korban pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Sebelumnya, telah ada beberapa tenaga kerja Indonesia (TKI) yang harus meregang nyawa karena beragam alasan di tanah rantau. Sementara, ratusan TKI lainnya sedang mengajukan pengampunan agar terhindar dari hukuman mati. Jumlah ini mungkin akan terus bertambah mengingat banyaknya warga negara Indonesia yang sedang mengadu nasib di negeri orang.

BNP2TKI mencatat, saat ini tidak kurang dari 6,5 juta TKI tengah mengadu nasib di 114 negara, sebagian besar bekerja sebagai buruh kasar dan di sektor informal. Banyaknya TKI yang pergi keluar negeri adalah refleksi kemiskinan di desa. Ketiadaan mata pencarian yang mampu memberi penghidupan yang layak di desa mendorong mereka merantau, meninggalkan kampung halaman dan sanak saudara.

Mencegah Bancakan BUMN

Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo telah dilantik dan mulai bekerja. Seperti telah diduga, di antara mereka yang diangkat terdapat banyak kalangan yang selama ini dianggap telah berkeringat menyokong sang Presiden dalam kontestasi pemilihan presiden yang lalu.

Menteri memang jabatan politis, dan Presiden biasanya memiliki preferensi tersendiri dengan mempertimbangkan kompetensi dan representasi. Yang sering luput dari perhatian, tak lama setelah pemerintahan berganti, beragam jabatan yang bukan jabatan politis dan seharusnya diisi hanya dengan pertimbangan meritokrasi dan kompetensi, juga ditransaksikan sebagai kompensasi terkait kontestasi politik. Salah satu yang lazim dijadikan “hadiah” adalah jabatan komisaris BUMN.

Karena hadiah itu diberikan oleh pemegang tampuk kuasa, seringkali BUMN tidak kuasa menolak. Ketidakmampuan BUMN menentukan langkah sesuai kehendaknya sendiri pernah diakui oleh mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Ia menyatakan bahwa BUMN saat ini belum merdeka sepenuhnya dari berbagai intervensi politik dan bisnis (Kompas, 18/8/2014).

Internal Entrepreneurs di Garis Depan

Barangkali karena latar belakangnya sebagai pengusaha, Presiden terpilih Joko Widodo getol mempromosikan beragam upaya untuk memperluas pasar produk Indonesia di luar negeri. Karena menyadari pentingnya pemasaran dalam peta persaingan global saat ini, mantan Gubernur DKI Jakarta ini bahkan berencana memilih orang-orang yang piawai dalam bidang pemasaran sebagai anggota kabinetnya.

Selain itu, salah satu idenya yang konsisten disuarakan sejak kampanye adalah keinginan menjadikan perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai garda terdepan dalam pemasaran produk-produk unggulan Tanah Air. Ia bahkan pernah memberi ancar-ancar, kelak 80 persen dari aktivitas para duta besar adalah melakukan diplomasi perdagangan.

Tentu tak mudah untuk merealisasikan harapan Presiden terpilih yang pengusaha mebel ini. Setidaknya, beragam kondisi internal perlu dicermati agar harapan menjadikan perwakilan kita di luar negeri, yang di jajaran Kementerian Luar Negeri saja saat ini berjumlah 132 buah, sebagai kantor pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produk-produk dalam negeri dapat diwujudkan.

Kredit Untuk (Wakil) Rakyat

Akhir-akhir ini para pegawai bank di banyak daerah mestinya sedang bersuka cita karena kebanjiran debitur. Seusai dilantik, memang banyak anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berbondong-bondong mengagunkan surat keputusan (SK) pengangkatannya ke bank. Bank pun sigap menjemput bola. Beberapa anggota DPRD bahkan mengaku teleponnya tidak berhenti berdering dengan tawaran kredit dari banyak bank.

Hanya dengan menjaminkan SK pengangkatan saja, setiap anggota DPRD itu dapat dengan mudah memperoleh pinjaman mulai Rp 100 juta hingga Rp 500 juta. Pinjaman sebanyak itu digunakan untuk beragam keperluan, seperti membayar utang biaya kampanye, membangun rumah atau membeli kendaraan.

Pemberian kredit kepada para anggota DPRD itu terasa kurang adil jika dibandingkan dengan apa yang selama ini dialami oleh rakyat yang diwakilinya. Ketidakadilan itu, misalnya, tercermin pada sulitnya akses masyarakat kecil dalam memperoleh kredit dari perbankan atau ketimpangan kredit yang disalurkan oleh perbankan nasional kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).