Pemimpin Mengaku Salah

kontan 20150623

Advertisements

Hidup Lebih Sehat, Produktif, dan Mudah dengan BNI

107003989

Kisah ini bermula lebih dari sepuluh tahun lalu, ketika saya mulai menjalani aktivitas sebagai dosen baru di Institut Pertanian Bogor (IPB). Sungguh tidak mudah menjalaninya, karena saat itu saya masih tinggal di Jakarta, sementara aktivitas sehari-hari berlangsung di Kampus Dramaga, yang terletak jauh di sudut Kabupaten Bogor. Namun, karena tanggung jawab terhadap pekerjaan, istri dan anak-anak, perjalanan melelahkan pun dilalui dengan segenap hati.

Saat itu, sebagai seorang CPNS, gaji yang saya terima sungguh sangat kecil jumlahnya, jauh di bawah gaji saya saat masih bekerja di sebuah perguruan tinggi swasta terkemuka di Jakarta. Meskipun demikian, setiap awal bulan tiba, dengan semangat 45 saya pun berjalan menuju gedung rektorat, guna mengambil gaji, upah bekerja selama sebulan.

Ya, benar! Meskipun IPB adalah perguruan tinggi ternama di Indonesia, saat itu penyaluran gaji masih sangat “primitif”, diterimakan secara tunai. Bayangkan, ribuan pegawai IPB, baik dosen maupun tenaga kependidikan, pada hari-hari di setiap awal bulan tumplek blek di lantai 3 gedung rektorat untuk mengambil gaji bulanan. Continue reading

Menggugat Tunjangan Kinerja Pajak

1094

Banyak yang menyebut, Kabinet Kerja adalah Kabinet Pengusaha. Bukan saja karena presiden dan wakil presiden adalah pengusaha, namun juga karena banyak menteri yang berlatar belakang pengusaha. Barangkali karena didominasi pengusaha, banyak pula kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dengan perspektif pengusaha yang sedang memimpin perusahaan.

Contoh paling anyar adalah diterbitkannya Peraturan Presiden No. 37/2015 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Perpres tersebut, pegawai pajak akan memperoleh tunjangan kinerja dengan jumlah yang sangat berlimpah.

Tunjangan kinerja tertinggi yang diberikan kepada pejabat struktural eselon I, misalnya, mencapai Rp 117.375.000, sedangkan terendah untuk Account Representative Tk. V sebesar Rp12.316 juta. Pemerintah beralasan, pemberian tunjangan kinerja yang besar tersebut diperlukan agar para pegawai pajak menjadi lebih bergairah untuk mencapai target pajak dan tidak lagi tergoda untuk melakukan korupsi. Continue reading

UU Desa, LKM dan Pemberdayaan TKI

IMG-20141127-00059

Dua nyawa anak bangsa kembali melayang di negeri orang. Adalah Sumarti Ningsih dan Seneng Mujiasih yang harus pulang ke kampung halaman dalam peti mati karena menjadi korban pembunuhan di Hong Kong.

Mereka bukanlah korban pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Sebelumnya, telah ada beberapa tenaga kerja Indonesia (TKI) yang harus meregang nyawa karena beragam alasan di tanah rantau. Sementara, ratusan TKI lainnya sedang mengajukan pengampunan agar terhindar dari hukuman mati. Jumlah ini mungkin akan terus bertambah mengingat banyaknya warga negara Indonesia yang sedang mengadu nasib di negeri orang.

BNP2TKI mencatat, saat ini tidak kurang dari 6,5 juta TKI tengah mengadu nasib di 114 negara, sebagian besar bekerja sebagai buruh kasar dan di sektor informal. Banyaknya TKI yang pergi keluar negeri adalah refleksi kemiskinan di desa. Ketiadaan mata pencarian yang mampu memberi penghidupan yang layak di desa mendorong mereka merantau, meninggalkan kampung halaman dan sanak saudara. Continue reading

Mencegah Bancakan BUMN

IMG-20141029-00024

Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo telah dilantik dan mulai bekerja. Seperti telah diduga, di antara mereka yang diangkat terdapat banyak kalangan yang selama ini dianggap telah berkeringat menyokong sang Presiden dalam kontestasi pemilihan presiden yang lalu.

Menteri memang jabatan politis, dan Presiden biasanya memiliki preferensi tersendiri dengan mempertimbangkan kompetensi dan representasi. Yang sering luput dari perhatian, tak lama setelah pemerintahan berganti, beragam jabatan yang bukan jabatan politis dan seharusnya diisi hanya dengan pertimbangan meritokrasi dan kompetensi, juga ditransaksikan sebagai kompensasi terkait kontestasi politik. Salah satu yang lazim dijadikan “hadiah” adalah jabatan komisaris BUMN.

Karena hadiah itu diberikan oleh pemegang tampuk kuasa, seringkali BUMN tidak kuasa menolak. Ketidakmampuan BUMN menentukan langkah sesuai kehendaknya sendiri pernah diakui oleh mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Ia menyatakan bahwa BUMN saat ini belum merdeka sepenuhnya dari berbagai intervensi politik dan bisnis (Kompas, 18/8/2014). Continue reading

Internal Entrepreneurs di Garis Depan

IMG-20141016-00019

Barangkali karena latar belakangnya sebagai pengusaha, Presiden terpilih Joko Widodo getol mempromosikan beragam upaya untuk memperluas pasar produk Indonesia di luar negeri. Karena menyadari pentingnya pemasaran dalam peta persaingan global saat ini, mantan Gubernur DKI Jakarta ini bahkan berencana memilih orang-orang yang piawai dalam bidang pemasaran sebagai anggota kabinetnya.

Selain itu, salah satu idenya yang konsisten disuarakan sejak kampanye adalah keinginan menjadikan perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai garda terdepan dalam pemasaran produk-produk unggulan Tanah Air. Ia bahkan pernah memberi ancar-ancar, kelak 80 persen dari aktivitas para duta besar adalah melakukan diplomasi perdagangan.

Tentu tak mudah untuk merealisasikan harapan Presiden terpilih yang pengusaha mebel ini. Setidaknya, beragam kondisi internal perlu dicermati agar harapan menjadikan perwakilan kita di luar negeri, yang di jajaran Kementerian Luar Negeri saja saat ini berjumlah 132 buah, sebagai kantor pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produk-produk dalam negeri dapat diwujudkan. Continue reading

Pemerintah Daerah dan Pembangunan Infrastruktur

Guna mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur yang mencakup sarana dan prasarana perhubungan, pengairan, permukiman, serta bangunan dan jaringan utilitas umum seperti gas, listrik, dan telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur pun menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Kurangnya investasi pada infrastruktur ditunjukkan oleh banjir yang rutin melanda, macet yang semakin menjadi-jadi, lalu lintas orang dan barang yang senantiasa terkendala, sawah-sawah dilanda kekeringan di mana-mana, serta beragam problema lainnya yang pada akhirnya bermuara pada ekonomi berbiaya tinggi.

Ekonomi berbiaya tinggi ini ditunjukkan, misalnya, oleh biaya logistik Indonesia yang pada tahun 2011 mencapai 24,64 persen dari PDB sebesar Rp 1.800 triliun. Angka ini jauh di atas Amerika Serikat yang hanya 9,9 persen, Jepang 10,6 persen, atau Korea Selatan 16,3 persen. Continue reading