Menggugat Tunjangan Kinerja Pajak

July 1, 2015 § Leave a comment

1094

Banyak yang menyebut, Kabinet Kerja adalah Kabinet Pengusaha. Bukan saja karena presiden dan wakil presiden adalah pengusaha, namun juga karena banyak menteri yang berlatar belakang pengusaha. Barangkali karena didominasi pengusaha, banyak pula kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dengan perspektif pengusaha yang sedang memimpin perusahaan.

Contoh paling anyar adalah diterbitkannya Peraturan Presiden No. 37/2015 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Perpres tersebut, pegawai pajak akan memperoleh tunjangan kinerja dengan jumlah yang sangat berlimpah.

Tunjangan kinerja tertinggi yang diberikan kepada pejabat struktural eselon I, misalnya, mencapai Rp 117.375.000, sedangkan terendah untuk Account Representative Tk. V sebesar Rp12.316 juta. Pemerintah beralasan, pemberian tunjangan kinerja yang besar tersebut diperlukan agar para pegawai pajak menjadi lebih bergairah untuk mencapai target pajak dan tidak lagi tergoda untuk melakukan korupsi.

Tentu saja, kebijakan ini memperoleh dukungan para pegawai pajak. Mereka beralasan, jajaran Ditjen Pajak layak memperoleh tunjangan kinerja berjumlah besar karena memanggul target penerimaan pajak yang sangat berat. Tahun ini saja, misalnya, para pegawai pajak dituntut mengumpulkan pajak senilai Rp 1.294 triliun.

Mereka juga berargumen, pegawai pajak harus bekerja lebih keras daripada yang lain, bukan saja untuk mencapai target penerimaan pajak yang tinggi tersebut, namun juga karena mengumpulkan pajak di Indonesia bukanlah perkara mudah karena banyak wajib pajak yang bandel.

Klaim yang absurd

Meskipun tidak disuarakan secara terbuka, banyak yang mengkritisi perpres ini. Kebijakan ini jelas menjadikan pegawai Ditjen Pajak sebagai abdi negara kelas wahid, sementara PNS di instansi lain adalah aparatur negara kelas dua, tiga dan seterusnya.

Lihat saja jumlah tunjangan kinerja terendah yang diterima oleh Account Representative Tk. V yang berjumlah Rp12.316 juta. Jumlah tunjangan kinerja ini saja, jauh di atas gaji berikut tunjangan yang diterima oleh seorang guru besar di perguruan tinggi. Perbedaan ini semakin timpang jika dibandingkan dengan yang diterima oleh “guru kecil” di tingkat pendidikan dasar atau menengah.

Apabila para pegawai pajak merasa berhak memperoleh tunjangan kinerja berlimpah karena harus bekerja keras memungut pajak dari wajib pajak, kelayakan klaim mereka layak dipertanyakan. Marilah kita bandingkan dengan bagaimana perjuangan guru-guru di daerah terpencil yang setiap hari harus menempuh medan yang terjal dan penuh bahaya untuk menjalankan tugasnya mendidik generasi penerus bangsa.

Tidak sedikit pula kisah heroik para petugas kesehatan yang di tengah keterbatasan fasilitas dan penghargaan dari negara, tetap menunaikan tugasnya menjaga kesehatan dan mencegah kematian warga bangsa di pelosok Tanah Air. Atau lihatlah kehidupan tentara yang setia berjaga di tengah sepi di ujung pelosok negeri demi menjaga keutuhan wilayah negeri.

Bagaimanakah dapat dikatakan bahwa tugas mereka yang memungut pajak lebih utama dan karenanya layak mendapatkan tunjangan kinerja fantastis, dibandingkan dengan mereka yang mendedikasikan diri untuk mendidik generasi penerus bangsa? Bagaimanakah dapat dikatakan bahwa peran pemungut pajak lebih penting daripada mereka yang dengan sepenuh hati rutin mengunjungi rakyat miskin di penjuru negeri demi menjaga generasi penerus bangsa tetap sehat? Bagaimanakah dapat diyakinkan bahwa kerja pemungut pajak lebih berat daripada para tentara yang setiap saat menyabung nyawa demi menjaga keutuhan wilayah negeri di ujung perbatasan? Dan pertanyaan semacam pun dapat terus berlanjut.

Apalagi, masyarakat merasa banyak anggaran negara yang berasal dari pajak ternyata lebih sering digunakan untuk kepentingan elite pejabat yang sama sekali tidak berkaitan dengan urusan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Mengembangkan keseimbangan

Dunia usaha sebenarnya memberikan contoh bagaimana mempertahankan harmoni antar bagian dalam sebuah organisasi. Meskipun bagian penjualan, sebagai revenue center, berperan utama sebagai ujung tombak untuk memperoleh pendapatan bagi perusahaan, mereka tidak kemudian memperoleh kedudukan istimewa atau lebih penting dibandingkan cost center, misalnya bagian sumberdaya manusia, bagian keuangan atau bagian operasi. Terdapat kesadaran bahwa cost center menjalankan fungsi sebagai penunjang yang juga berperan penting dalam ikhtiar mencapai visi dan misi organisasi.

Kaplan dan Norton (1996) memperkenalkan balanced scorecard yang mengoreksi praktik penekanan besaran keuangan sebagai tolok ukur keberhasilan yang pada akhirnya justru dapat merugikan keberlanjutan organisasi di masa mendatang. Mereka berdua menganjurkan dikembangkannya keseimbangan antara perspektif keuangan dengan perspektif pemangku kepentingan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan.

Dalam perspektif balanced scorecard, kebijakan pemberian tunjangan kinerja yang fantastis untuk pegawai pajak menyimpan potensi bahaya di masa mendatang. Ibarat tubuh, kebijakan itu bak mengistimewakan kedua tangan karena dianggap paling berperan dalam bekerja dan memasukkan makanan ke dalam tubuh. Anggapan ini jelas mengabaikan peran penting otak, hati, jantung, kaki, mulut, mata, telinga, serta anggota tubuh yang lain. Yang berbahaya adalah jika pengabaian ini membuat anggota tubuh yang lain ini mogok bekerja, sehingga seluruh sistem tubuh pun akan terganggu karenanya.

Artikel ini telah dipublikasikan di Harian Kontan 17 April 2015

Advertisements

Tagged:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Menggugat Tunjangan Kinerja Pajak at Ali Mutasowifin.

meta

%d bloggers like this: