Bantuan Dana bagi Partai Politik

kontan 27032015 (2)

Menteri Dalam Negeri melontarkan usulan agar setiap partai memperoleh bantuan dana senilai Rp 1 triliun dari negara. Sayangnya, lontaran politisi PDI Perjuangan ini tidak disertai penjelasan yang memadai mengenai kondisi partai politik saat ini serta bagaimana bantuan dana tersebut akan dapat memperbaikinya.

Sesungguhnya, dana bantuan negara untuk partai politik bukanlah sesuatu yang baru. Sesuai dengan UU No.2/2011 tentang Partai Politik, terdapat tiga sumber dana partai politik, yakni iuran anggota, sumbangan, dan bantuan negara. Berdasarkan PP No.5/2009 jo PP No.83/2012, setiap partai politik di tingkat nasional berhak memperoleh bantuan Rp 108 untuk setiap suara sah yang diraih saat pemilu.

Jumlah itu dinilai sangat kecil, sementara iuran anggota pun tidak dapat diharapkan. Akhirnya, partai politik pun bergantung pada sumbangan dari para pemodal, baik individu maupun korporasi. Sumbangan itu tidak gratis, sehingga partai politik dan parlemen pun didominasi oleh para pengusaha dan mereka yang berlimpah harta. Muncul pula tudingan, banyak partai politik yang dijalankan bak mengelola perusahaan.

Ketergantungan kepada pemodal ini kerap membuat partai politik mengenyampingkan fungsinya sebagai agregator dan artikulator suara rakyat, terutama saat terjadi benturan kepentingan antara konstituen dengan para penyandang dananya. Suara menolak bantuan dana pun dilatarbelakangi oleh kerapnya ketidakhadiran parpol saat masyarakat membutuhkan dukungan dalam menghadapi beragam masalah.

Manfaat untuk parpol

Penyokong gagasan bantuan dana untuk partai politik mendalilkan beragam alasan. Pertama, kebijakan ini akan mendorong kemandirian partai politik. Dengan bantuan dana dari negara, berkuranglah ketergantungan partai politik kepada penyandang dana, sehingga dapat mengutamakan pelaksanaan fungsinya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Kedua, mengurangi potensi korupsi kader partai politik di legislatif dan eksekutif, yang selama ini “dipaksa” mencari tambahan dana untuk membiayai operasional kegiatan partai politiknya. Jamak dipercaya, keterlibatan kader partai politik dalam beragam kasus korupsi selama ini berkaitan erat dengan besarnya ongkos politik yang dikeluarkan. Bantuan dana dari negara diharapkan menurunkan kebutuhan ongkos politik sehingga nafsu korupsi pun akan mengendur.

Ketiga, bantuan dana dari negara memungkinkan partai politik melakukan perekrutan dan kaderisasi lebih baik. Karena besarnya ongkos politik, selama ini hanya mereka yang berharta yang bisa berkuasa di partai politik dan masuk parlemen. Kondisi ini tentu merugikan rakyat karena para aktivis yang aktif memperjuangkan kepentingan mereka menjadi tersingkirkan karena keterbatasan kemampuan finansial.

Keempat, dengan bantuan dana dari negara, masyarakat akan lebih memiliki hak moral untuk berani menuntut transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana itu.

 Mengelola bantuan dana

Apabila bantuan dana dari negara untuk partai politik nanti disepakati, beberapa aturan ketat perlu ditetapkan agar apa yang diniatkan dengan penggelontoran dana tersebut tidak sia-sia.

Pertama, kriteria partai politik calon penerima bantuan dana haruslah jelas. Hal ini untuk mencegah para petualang politik berbondong-bondong mendirikan partai politik, padahal sistem politik kita justru dirancang menuju penyederhanaan jumlah partai politik.

Kedua, perlu ditentukan jumlah bantuan dana yang akan diberikan. Apakah setiap partai politik akan menerima jumlah yang sama atau disesuaikan dengan perolehan suara dalam pemilu.

Ketiga, laporan keuangan bantuan dana partai politik haruslah diaudit oleh akuntan publik. Meskipun kualitasnya masih jauh dari harapan, sesungguhnya hal ini bukanlah praktik baru, karena berdasarkan UU No.2/2011, setiap penggunaan dana bantuan dari negara haruslah diaudit oleh BPK.

Keempat, melaporkan penggunaannya kepada publik. Selama ini, partai politik terkesan enggan melaporkan penerimaan dan penggunaan dananya kepada masyarakat. Bahkan, masyarakat sampai harus melapor ke Komisi Informasi Pusat untuk memaksa partai politik menyerahkan laporan keuangannya.

Terakhir, harus diatur sanksi untuk penyelewengan atas pengelolaan bantuan dana dari negara, baik berupa administratif untuk kelalaian, atau sanksi pidana jika terdapat tindak pidana korupsi dalam penggunaannya.

Bantuan dana dari negara ini haruslah sekadar komplemen, sehingga partai politik tetap perlu bekerja keras sehingga masyarakat tidak ragu bergabung dan tidak merasa terpaksa untuk beriuran menghidupi partainya.

Artikel ini telah pernah diterbitkan di Harian Kontan 27/03/2015.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s