BUMN dan Kesenjangan Antarwilayah

IMG-20150415-02774

Belum lama ini, Menteri BUMN Rini Soemarno melansir wacana yang mencuatkan kontroversi. Dengan pertimbangan efisiensi, menteri yang bertanggung jawab atas pengembangan seluruh badan usaha milik negara tersebut berencana menjual Gedung Kementerian BUMN. Dia berpandangan, gedung 21 lantai tersebut terlalu besar dan tidak efisien bagi kementerian yang hanya memiliki 250 pegawai. Setelah gedung kementeriannya terjual, dia mengaku hanya akan menyewa gedung yang lebih kecil untuk berkantor.

Rencana Menteri Rini ini berkebalikan dengan gagasan Menteri BUMN era SBY empat tahun lampau. Meskipun telah memiliki Gedung Kementerian BUMN yang megah, sang menteri saat itu, Mustafa Abubakar, pernah melontarkan gagasan untuk mendirikan BUMN Tower. Gedung yang direncanakan akan dibangun secara mandiri dari dana BUMN tersebut dianggap merupakan kebutuhan untuk melambangkan kerjasama, keterpaduan, dan kekompakan seluruh BUMN.

Gagasan Mustafa Abubakar itu belum terealisasi hingga ia digantikan oleh Dahlan Iskan. Apakah rencana Rini Soemarno akan terlaksana, waktu yang akan membuktikannya. Gedung yang memadai memang diperlukan agar perusahaan dapat menjalankan operasional bisnis dengan baik. Namun, banyak contoh menunjukkan rendahnya korelasi antara kemegahan gedung dengan kinerja organisasi yang menghuninya. Tidak sedikit perusahaan yang berhasil meraih laba besar meski ditunjang oleh gedung yang sederhana, sementara banyak pula perusahaan yang tak jera membukukan kerugian padahal kantornya berdiri mewah mentereng.

Memang bukan tampilan gedung, melainkan manusia yang mengisi gedunglah yang akan lebih menentukan kinerja sebuah perusahaan. Selain itu, agar operasional usaha lebih efektif, gedung tempat operasional perusahaan pun seharusnya didirikan di tempat yang tepat, tidak terkecuali perusahaan-perusahaan milik negara.

Menyebar BUMN

Sebagian BUMN memang telah menempatkan kantor pusatnya di daerah di mana kegiatan utama bisnisnya berada. Namun, masih banyak BUMN yang berkantor pusat di Ibukota, padahal kegiatan utama usahanya berada di daerah-daerah yang sangat jauh dari Jakarta. Pemerintah seharusnyalah mendorong pusat operasional badan usaha-badan usaha milik negara menyebar ke seluruh penjuru tanah air sesuai dengan kegiatan inti usahanya masing-masing.

Penyebaran kantor pusat BUMN, dan bukan berkumpul di pusat pemerintahan, menjanjikan setidaknya dua keuntungan. Pertama, badan usaha milik negara tersebut akan berkesempatan memahami lebih baik kondisi yang ada di wilayah kerjanya. Pemahaman yang lebih baik ini akan memungkinkan perusahaan mengambil keputusan-keputusan lebih cepat dan tepat dalam mengelola persaingan yang kian sengit serta dalam ikhtiar-ikhtiar pengembangan bisnisnya.

Kedua, perusahaan-perusahaan pelat merah yang tersebar di pelosok Tanah Air akan dapat berperan sebagai agent of development di daerah-daerah di mana kegiatan inti usahanya berada. Keberadaan perusahaan berikut sumberdaya manusianya diharapkan akan memberikan multiplier effects yang mampu menjadi lokomotif untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan tidak hanya akan merasakan dampak negatif pembangunan seperti polusi atau kerusakan lingkungan, namun juga dapat menikmati sebesar-besarnya manfaat dari kehadiran perusahaan-perusahaan milik negara tersebut.

Apalagi, kesenjangan kegiatan ekonomi antar daerah hingga saat ini masih sangat tinggi. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2014 sebesar 5,01%., lebih dari separuhnya disumbang oleh Pulau Jawa, yakni 58,51%, disusul Sumatera memegang peranan 23,63%, diikuti oleh Kalimantan (8,21%), Sulawesi (4,97%), Bali dan Nusa Tenggara (2,5%), serta yang terakhir Maluku dan Papua (2,18%).

Apabila kita tilik pengelompokan kegiatan ekonominya pun, wilayah-wilayah di luar Jawa lebih banyak melakukan aktivitas di sektor primer, pertanian dan pertambangan, yakni mencapai 73,80 persen. Sementara Pulau Jawa masih mendominasi sektor sekunder (industri, listrik, gas, air bersih, dan konstruksi) dan tersier (perdagangan, pengangkutan, keuangan, dan jasa-jasa), yaitu masing-masing sebesar 66,08 persen dan 66,11 persen.

Ketimpangan yang sangat mencolok tersebut tentu dapat mengganggu integrasi bangsa bila tidak segera memperoleh perhatian yang semestinya. Di sinilah BUMN dapat berkontribusi mempersempit kesenjangan dengan memberi stimulus untuk menggerakkan kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah terbelakang yang menjadi lokasi utama aktivitas bisnisnya.

Artikel ini telah dipublikasikan di Harian Kontan, 12 Januari 2015.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s