Pemegang Saham yang Tak Berdaya

IMG-20150303-00320

Saat berbicara di Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2015 belum lama ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa mengurus negara tidak jauh berbeda dengan mengurus perusahaan. Ia mencontohkan, kalau perusahaan mengalami kesulitan keuangan, resepnya cuma mengurangi ongkos dan menaikkan keuntungan.

Barangkali karena perspektif itulah, selain Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan pengusaha, Kabinet Kerja pun dipenuhi deretan pengusaha yang dianggap telah berhasil di bidangnya masing-masing. Langgam kerja saat mereka mengelola perusahaan pun kemudian juga dibawa dalam memimpin kementerian. Namun, pengandaian negara dengan perusahaan tidak sepenuhnya didukung kebenaran, setidaknya jika menilik beberapa kenyataan yang berlangsung saat ini.

Pertama, tentang nasib pemegang saham. Pada hakekatnya, rakyat adalah pemegang saham sah negeri ini. Sayangnya, nasib rakyat tak sama dengan nasib pemegang saham perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham memiliki beberapa hak istimewa yang melekat seperti hak untuk mengikuti rapat umum pemegang saham (RUPS), memilih direksi dan komisaris, memperoleh dividen, serta mendapatkan bagian aset perusahaan saat perusahaan dilikuidasi.

Saat berlangsung RUPS, direksi dan komisaris melaporkan hasil kerja mereka selama setahun. Para pemegang saham bebas mengutarakan pertanyaan dan pendapat tentang penyelenggaraan perusahaan, yang pasti akan diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh jajaran direksi dan komisaris. Tak jarang terjadi perdebatan hangat jika pemegang saham tidak puas dengan tanggapan jajaran pengurus perusahaan. Jika kinerjanya dinilai buruk, direksi dan komisaris bahkan dapat diganti di tengah jalan oleh pemegang saham.

Saat menghadiri RUPS, pemegang saham juga menikmati pelbagai layanan istimewa. Selain mengikuti rapat di ruangan nan nyaman, para pemegang saham juga dapat membaca perkembangan perusahaan dari laporan tahunan yang biasanya dicetak mewah, menikmati sajian beragam makanan nan lezat, serta pulang sambil menenteng rangkaian cendera mata. Apabila perusahaan membukukan keuntungan, pemegang saham juga berkesempatan memperoleh pembagian dividen.

Namun, segala kemewahan yang dirasakan oleh pemegang saham perusahaan itu ibarat langit dengan bumi jika dibandingkan dengan nasib rakyat sebagai pemegang saham negeri ini. Setiap lima tahun sekali, melalui pemilihan umum (pemilu) rakyat memilih “direksi” untuk menjalankan pemerintahan dan “komisaris” untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Berlainan dengan pemegang saham perusahaan yang setiap RUPS berkesempatan mengevaluasi kinerja direksi dan komisaris, setelah pemilu usai hampir tak ada peran yang dapat dimainkan oleh rakyat untuk mengawasi mereka yang telah dipilihnya.

Lihatlah saat para anggota parlemen gaduh sendiri berebut kursi pimpinan legislatif, rakyat hanya mampu diam sambil mengelus dada. Demikian pula saat DPR berkukuh melanjutkan proses fit and proper test Budi Gunawan sebagai calon kapolri padahal ia telah ditetapkan sebagai tersangka. Segala komentar, gugatan dan kecaman masyarakat luas yang menyuarakan penolakan hanya dianggap angin lalu oleh para “wakil rakyat”.

Kisruh pencalonan Budi Gunawan juga mempertontonkan pengabaian suara rakyat oleh eksekutif. Meski masyarakat luas, yang notabene adalah pemegang saham negeri ini, gencar menyuarakan penolakan seorang tersangka menjadi calon pemimpin puncak kepolisian, Presiden Joko Widodo berteguh hati tidak membatalkan pencalonan mantan ajudan Megawati itu ke DPR.

Seolah sudah menjadi suratan takdir bahwa suara rakyat hanya diperlukan dan diperhatikan lima tahun sekali saat pemilu. Setelah perhelatan berakhir, seakan-akan terputus hubungan antara yang memilih dengan yang dipilih. Jika presiden dan anggota DPR tidak mengindahkan aspirasi rakyat yang memilihnya, rakyat hanya mampu menunggu masa jabatan mereka usai untuk dapat “menghukum” dengan cara tidak memilih mereka kembali.

Perbedaan kedua terlihat pada besarnya peran partai politik pengusung Presiden dan anggota DPR dalam proses pengambilan keputusan. Partai politik kerap bertingkah bak pemegang saham yang paling berjasa dalam mendudukkan mereka ke tampuk kekuasaan, meskipun sejatinya rakyatlah yang menyokong jasa paling besar. Suara yang diusung partai politik pun lebih sering mengartikulasikan kepentingan mereka sendiri dan kerap bertubrukan dengan aspirasi masyarakat luas.

Sementara, dalam praktik bisnis, peran penjamin emisi (underwriter) hanyalah mengantarkan perusahaan dalam proses go public sampai tercatat di Pasar Modal. Ia memoles dan menyajikan informasi tentang perusahaan dengan jelas, lengkap dan jujur sehingga masyarakat tertarik untuk membeli saham perusahaan yang ditawarkan. Broker pun hanya akan bertindak mengikuti perintah pemegang saham. Penjamin emisi atau broker tidak pernah merecoki pengambilan keputusan perusahaan. Apalagi mendikte apa yang harus diputuskan oleh direksi dan komisaris.

Artikel ini telah dipublikasikan sebelumnya di Harian Kontan, 11 Februari 2015.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s