Minyak Wangi, Pijat dan Laporan Keuangan

March 17, 2015 § Leave a comment

IMG-20150306-00321

Bak rutinitas tahunan, setiap menjelang pergantian tahun unjuk rasa buruh banyak berlangsung di berbagai daerah, sebagian di antaranya bahkan sampai melakukan mogok kerja untuk mendesakkan tuntutan jumlah upah minimum yang mereka inginkan.

Setidaknya terdapat tiga titik penting yang biasanya mencuatkan perselisihan pengupahan. Pertama, saat penentuan angka kebutuhan hidup layak (KHL). Jamak terjadi, survei yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah tidak berjalan mulus karena beragam perbedaan persepsi dan kepentingan antara para pihak yang berkepentingan.

Misalnya, belum lama ini kalangan serikat buruh di DKI Jakarta mengusulkan penambahan item Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dari 60 item menjadi 84 item, sebagai dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Item-item baru yang diusulkan untuk ditambahkan sangat beragam mulai minyak wangi, televisi, nonton bioskop, pijat refleksi, hingga kondangan. Meskipun buruh telah mengajukan beragam argumentasi untuk memperkuat usulan mereka, banyak kalangan pengusaha menganggapnya sebagai usulan yang mengada-ada.
Titik penting kedua adalah saat penetapan UMP oleh gubernur maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) oleh bupati/walikota, setelah angka KHL berhasil disepakati. Masalah muncul ketika kepala daerah menetapkan besaran UMP/UMK yang berlainan dengan yang telah disepakati dalam forum tripartit, sehingga memunculkan gugatan dari pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Hal semacam ini acap terjadi saat kepala daerah berikhtiar merengkuh simpati konstituen menjelang pemilukada.

Titik penting terakhir adalah ketika UMK/UMP telah disepakati dan ditetapkan, tetapi tetap memperoleh penolakan dari kalangan buruh atau pengusaha. Meskipun demikian, seandainya buruh dan pengusaha telah menyepakati besaran UMP/UMK pun, tidak ada jaminan tidak akan muncul perselisihan terkait pengupahan. Misalnya, para buruh masih mungkin menuntut peningkatan Upah Minimum Sektoral. Di tingkat perusahaan, perselisihan menyangkut pengupahan bahkan dapat terjadi setiap saat.

Unjuk rasa yang berlangsung lama dan tidak jarang anarkistis tentu saja menimbulkan kerugian, tidak saja bagi pengusaha dan buruh, namun juga berdampak pada masyarakat yang tidak terkait langsung dengan konflik hubungan industrial itu. Kerapnya frekuensi konflik pengupahan yang terjadi tentu juga mempengaruhi iklim investasi di Tanah Air.

Dalam perselisihan pengupahan, biasanya kalangan buruh tidak mudah percaya bahwa perusahaan tempat mereka bekerja tidak memiliki kemampuan memberikan upah lebih tinggi. Ada prasangka pengusaha sengaja menekan upah buruh untuk menggelembungkan keuntungan perusahaan yang akhirnya hanya akan dinikmati oleh para pemegang saham.

Jumlah kenaikan upah yang dituntut kalangan buruh biasanya jauh di atas jumlah yang ditawarkan kalangan pengusaha. Di sisi lain, pengusaha menuntut peningkatan upah haruslah dibarengi dengan meningkatnya produktivitas buruh. Pengusaha tidak jarang juga menakut-nakuti bahkan mengancam akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau bahkan terpaksa harus menutup perusahaan bila dipaksa membayar upah setinggi tuntutan para buruh.

Dalam konteks inilah penting untuk merevitalisasi peran laporan keuangan dalam menyelesaikan konflik pengupahan. Saat ini, buruh dan pengusaha menggunakan kondisi subjektifnya masing-masing untuk memperkuat tuntutannya. Namun, baik pihak buruh yang menginginkan kenaikan upah maupun pihak pengusaha yang enggan memenuhinya, jarang menjadikan laporan keuangan perusahaan sebagai referensi bersama untuk ditelaah guna mendukung kebenaran klaimnya masing-masing.

Padahal, laporan keuangan dibuat seharusnya bukan sekedar untuk memenuhi tuntutan perundangan atau perpajakan. Laporan keuangan yang disajikan dengan benar akan mampu memberikan gambaran gamblang tentang kondisi kesehatan dan kemampuan keuangan perusahaan.

Dengan demikian, forum bipartit maupun tripartit yang selama ini telah terlembaga dapat menjadi lebih berbobot manakala diisi dengan melakukan analisis atas laporan keuangan perusahaan guna melihat, misalnya, kemampuan perusahaan menghasilkan laba, produktivitas buruh, tingkat efisiensi yang ada selama ini, saldo laba, atau kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh perusahaan di masa depan.

Setiap pihak dapat mengkaji kebenaran klaim bahwa kenaikan upah akan dapat membuat kinerja keuangan perusahaan memburuk sehingga harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau bahkan mengalami kebangkrutan. Pengusaha juga dapat menyampaikan dan mendiskusikan rencana pengembangan usaha di masa depan, serta isu-isu lainnya menyangkut kemajuan perusahaan dan kesejahteraan buruh.

Apabila buruh dan pengusaha sama-sama bersedia menjadikan laporan keuangan sebagai rujukan utama, niscaya negosiasi berjalan lebih lancar karena tiap-tiap pihak sekarang memiliki kacamata yang sama dalam melihat kondisi perusahaan saat ini dan masa depan, yang sesungguhnya juga sekaligus adalah masa depan buruh dan pengusaha sendiri.

Artikel ini telah pernah diterbitkan di Harian Kontan, 11 November 2014.

Advertisements

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Minyak Wangi, Pijat dan Laporan Keuangan at Ali Mutasowifin.

meta

%d bloggers like this: