Antara Khitah dan Kiprah BPR

March 2, 2015 § Leave a comment

IMG-20141231-00233

Dalam diskursus tentang perbankan, biasanya kita lebih terpaku kepada bank umum dan mengabaikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Data yang ada menunjukkan keberadaan BPR tidak dapat diremehkan. Pada Agustus 2014, misalnya, jumlah BPR mencapai 1.635 buah, dengan jumlah nasabah 13,408,994 rekening dan total asset mencapai Rp 82,628,071,120 ribu.

Peran BPR juga terlihat dalam intermediasi keuangan, khususnya kepada golongan ekonomi lemah. Pada Agustus 2014, jumlah kredit konvensional yang disalurkan mencapai Rp 57,634,001,007 ribu sedangkan sumber dananya berjumlah Rp 68,089,056,506 ribu.

Berlainan dengan Bank Umum, BPR lebih fokus melayani kebutuhan masyarakat kecil, seperti petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan yang belum dijangkau oleh bank umum serta sebagai upaya mewujudkan pemerataan layanan perbankan, kesempatan berusaha dan pendapatan.

Namun, berlandaskan data yang ada, banyak BPR yang melenceng dari raison d’être-nya, yakni melayani kebutuhan pendanaan untuk kegiatan produktif UMKM. Jika kita tilik pangsa kredit BPR berdasarkan jenis penggunaannya, terlihat bahwa porsi kredit konsumsi terus menunjukkan peningkatan, sementara kredit produktif malah terus menurun.

Kredit konsumsi memang tidak bisa dihilangkan sama sekali dari bisnis BPR karena beberapa kebutuhan mendesak menggunakan pembiayaan ini. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kredit konsumtif yang disalurkan oleh BPR mencapai Rp 19,53 triliun, atau sekitar 47,15% dari seluruh portofolio pembiayaan yang mencapai Rp 41,42 triliun, disusul kredit modal kerja yang berjumlah Rp 19,5 triliun (47,08%), sementara kredit investasi hanya Rp 2,39 triliun (5,77%). Jika dibandingkan data 2008, kecenderungan yang terjadi memang mengkhawatirkan, karena saat itu kredit konsumtif baru 41,75%, kredit modal kerja masih 51,02%, dan kredit investasi 7,24%.

Berdasarkan data penelitian yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan para pengurus beberapa BPR di berbagai wilayah di Tanah Air yang portofolio kreditnya sebagian besar disalurkan untuk kredit konsumtif, diperoleh kesimpulan bahwa strategi itu dipilih karena pertimbangan risiko yang mereka nilai lebih rendah serta return yang tinggi.

Kredit konsumtif biasanya disalurkan BPR kepada para pegawai, baik di instansi pemerintah atau swasta, yang pengembaliannya diangsur dengan potong gaji setiap bulan. Karena ada jaminan potong gaji, banyak BPR lebih menyukai cara ini untuk menekan non performing loan (NPL).

Pandangan semacam itu kemudian juga mengenyampingkan penyaluran dana ke usaha-usaha produktif yang dinilai lebih berisiko. Padahal, penyaluran kredit kepada usaha-usaha produktif diharapkan dapat menjadi penopang kehidupan masyarakat di sekeliling BPR dan menghasilkan multiplier effect yang lebih besar dalam meningkatkan perekonomian regional.

Selain melenceng dari khitah BPR sebagai community bank, keengganan BPR menyalurkan dana untuk kegiatan produktif UMKM karena persepsi risiko yang tinggi ternyata tidak senantiasa sejalan dengan perhitungan risiko keuangan yang sesungguhnya.

Untuk menelaah lebih lanjut, penulis membandingkan dua BPR dengan kondisi yang mirip dalam banyak aspek, namun portofolio kredit yang disalurkan secara ekstrem bertolak belakang. Pertama, BPR milik Pemerintah Daerah yang portofolio kredit yang disalurkan hampir seluruhnya untuk kredit konsumtif. Sementara, BPR kedua, dimiliki oleh swasta, yang sebagian besar portofolio kreditnya disalurkan untuk kredit produktif.

Hasilnya ternyata berbeda dengan yang semula diperkirakan. Dengan menggunakan analisis Z-Score, yang biasa digunakan untuk memprediksi kebangkrutan suatu usaha, selama tiga tahun berturut-turut BPR pertama memperoleh score 1.489, 1.293, dan 1.061. Makna angka-angka tersebut adalah, pada dua tahun pertama, BPR tersebut berada pada posisi grey area, sedangkan pada tahun ketiga BPR tersebut mengalami malah masalah keuangan serius dan berpotensi untuk bangkrut (bankrupt company).

Sedangkan BPR kedua, yang dianggap lebih berisiko karena menyalurkan lebih banyak dananya untuk usaha produktif UMKM, selama kurun waktu tiga tahun yang sama ternyata memperoleh score 3.688, 3.255, dan 2.988, yang berarti bahwa BPR itu tidak mengalami masalah dengan kondisi keuangannya (non-bankrupt company).

Tentu saja, analisis Z-Score ini hanyalah satu petunjuk kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan penjelasan kepada para pengurus BPR agar tidak keliru mempersepsikan risiko keuangan yang dihadapi BPR, yang pada akhirnya berujung kepada pilihan strategi yang salah. Jika kesalahan ini tidak disadari dan kemudian dianggap praktik yang benar serta diikuti oleh banyak BPR, tentu akan membahayakan industri BPR secara keseluruhan.
Fenomena ini perlu diwaspadai serta dipagari dengan beragam regulasi untuk mencegah BPR melalaikan khitahnya sebagai community bank dengan memilih jalan “mudah” dan “murah” dalam menyalurkan dana pihak ketiga, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat kecil yang membutuhkannya.

Artikel ini telah dipublikasikan di harian Bisnis Indonesia 29 Desember 2014. Versi online dapat dibaca di sini.

Advertisements

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Antara Khitah dan Kiprah BPR at Ali Mutasowifin.

meta

%d bloggers like this: