UU Desa, LKM dan Pemberdayaan TKI

IMG-20141127-00059

Dua nyawa anak bangsa kembali melayang di negeri orang. Adalah Sumarti Ningsih dan Seneng Mujiasih yang harus pulang ke kampung halaman dalam peti mati karena menjadi korban pembunuhan di Hong Kong.

Mereka bukanlah korban pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Sebelumnya, telah ada beberapa tenaga kerja Indonesia (TKI) yang harus meregang nyawa karena beragam alasan di tanah rantau. Sementara, ratusan TKI lainnya sedang mengajukan pengampunan agar terhindar dari hukuman mati. Jumlah ini mungkin akan terus bertambah mengingat banyaknya warga negara Indonesia yang sedang mengadu nasib di negeri orang.

BNP2TKI mencatat, saat ini tidak kurang dari 6,5 juta TKI tengah mengadu nasib di 114 negara, sebagian besar bekerja sebagai buruh kasar dan di sektor informal. Banyaknya TKI yang pergi keluar negeri adalah refleksi kemiskinan di desa. Ketiadaan mata pencarian yang mampu memberi penghidupan yang layak di desa mendorong mereka merantau, meninggalkan kampung halaman dan sanak saudara.

Seharusnya mereka mampu menjadikan kepergian keluar negeri sebagai sarana akumulasi modal, sehingga saat kontrak kerja berakhir, mereka tak perlu lagi harus kembali keluar negeri, memulai hidup baru dengan menjalankan usaha mandiri.

Sayang, sebagian besar dari mereka harus terus menerus memperpanjang kontrak kerja atau pindah ke tempat kerja atau negara lain, karena uang hasil jerih payah mereka bekerja di luar negeri habis untuk membayar utang atau membeli barang-barang yang tidak produktif, sementara lapangan kerja tidak tersedia di kampung halaman sendiri.

Buruknya kehidupan ekonomi di desa adalah buah strategi pembangunan ekonomi nasional yang selama ini mengabaikan desa, tempat tinggal sebagian besar warga negera dengan strata ekonomi marginal. Kondisi inilah yang diharapkan dapat dikoreksi dengan pengesahan Undang-Undang Desa belum lama ini.

Harapan dan tantangan UU Desa

UU Desa mengamanatkan alokasi dana dari beragam sumber yang jumlah keseluruhannya bisa mencapai Rp 1,4 miliar per tahun untuk setiap desa. Jumlah ini tidak sedikit bagi sebagian besar dari 72.994 desa yang selama ini sering menghadapi masalah pendanaan.

Langkanya kegiatan ekonomi di desa tidaklah selalu disebabkan ketiadaan potensi ekonomi. Selama ini potensi ekonomi tersebut ada, namun kurang tergali. Padahal, jika digali, beragam kegiatan ekonomi dapat dikreasikan sehingga penduduk desa tak perlu harus bekerja keluar negeri dengan terpaksa meninggalkan orang-orang yang dikasihi. Dalam kaitan inilah pentingnya kehadiran UU Desa yang membuka peluang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Kehadiran BUMDesa membangkitkan harapan baru munculnya penggerak potensi ekonomi yang selama ini tersembunyi di tengah sunyi desa. Yang penting adalah bagaimana memberi isi dan menjadikan keberadaan lembaga ekonomi milik desa ini sebagai lokomotif bagi potensi ekonomi masyarakat.

Masalah utama yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusia. Lembaga tingkat desa yang semula sulit memperoleh dana bahkan untuk jumlah yang sangat sedikit, sekarang harus mengelola dana dalam jumlah yang sangat berlimpah. Tanpa persiapan dan perencanaan yang matang, dana tersebut hanya akan lewat tanpa memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Peluang dan peran LKM

Di sinilah lembaga keuangan mikro (LKM) berpeluang memberikan kontribusi penting. LKM Syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang selama ini eksis di tingkat desa, dapat menjadi tempat penyimpanan sekaligus pengelolaan dana bantuan bagi desa serta transaksi bisnis yang dilakukan oleh BUMDesa.

Karena pertimbangan jarak dan kepraktisan, dana-dana tersebut kurang efisien jika disimpan dan dikelola oleh BPR atau bank umum yang biasanya berlokasi jauh dari desa. Peran dan fungsi itu lebih relevan dijalankan oleh LKM yang beroperasi di tengah masyarakat desa. Persyaratan pendirian LKM pun juga lebih mudah dibandingkan mendirikan BPR atau bank umum.

Data menyebutkan, selama 2013 uang kiriman (remitansi) dari para TKI ke Tanah Air berjumlah US$ 7,403 miliar atau setara Rp 88,6 triliun. Jika ditambah uang tunai yang dibawa TKI sendiri atau dititipkan ke sesama TKI yang pulang ke Tanah Air serta yang dikirim lewat jasa lain di luar perbankan, remitansi TKI sepanjang tahun lalu bisa mencapai Rp 120 triliun.

Agar uang kiriman tidak segera habis atau berubah wujud menjadi barang-barang konsumtif, LKM yang tersebar di kantong-kantong masyarakat juga dapat berperan mendidik keluarga TKI agar menyimpan uang kiriman di LKM dan memanfaatkannya untuk aktivitas ekonomi yang produktif.

Pertambahan dana kelolaan yang sangat besar memerlukan tatakelola yang baik, yang bila sukses dilakukan akan menjadi sarana promosi LKM yang bagus kepada masyarakat desa serta mengukuhkan diri sebagai micro financial intermediary di tingkat desa.

Dengan sinergi BUMDesa dan LKM , ditambah kucuran dana pemerintah sebagai pengungkitnya, segenap potensi ekonomi yang ada di desa diharapkan dapat digali dan dioptimalkan, sehingga penduduk desa tidak perlu lagi harus pergi keluar negeri hanya untuk mencari sesuap nasi, apalagi bila akhirnya harus kembali dalam peti mati.

Artikel ini telah dimuat di Harian Kontan, 27 November 2014

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s