Mencegah Bancakan BUMN

January 4, 2015 § Leave a comment

IMG-20141029-00024

Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo telah dilantik dan mulai bekerja. Seperti telah diduga, di antara mereka yang diangkat terdapat banyak kalangan yang selama ini dianggap telah berkeringat menyokong sang Presiden dalam kontestasi pemilihan presiden yang lalu.

Menteri memang jabatan politis, dan Presiden biasanya memiliki preferensi tersendiri dengan mempertimbangkan kompetensi dan representasi. Yang sering luput dari perhatian, tak lama setelah pemerintahan berganti, beragam jabatan yang bukan jabatan politis dan seharusnya diisi hanya dengan pertimbangan meritokrasi dan kompetensi, juga ditransaksikan sebagai kompensasi terkait kontestasi politik. Salah satu yang lazim dijadikan “hadiah” adalah jabatan komisaris BUMN.

Karena hadiah itu diberikan oleh pemegang tampuk kuasa, seringkali BUMN tidak kuasa menolak. Ketidakmampuan BUMN menentukan langkah sesuai kehendaknya sendiri pernah diakui oleh mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Ia menyatakan bahwa BUMN saat ini belum merdeka sepenuhnya dari berbagai intervensi politik dan bisnis (Kompas, 18/8/2014).

Memang, sudah menjadi rahasia umum bahwa posisi komisaris BUMN acap menjadi bancakan, didistribusikan kepada para pejabat, mereka yang dekat dengan kekuasaan, serta orang-orang yang dianggap berjasa dalam upaya meraih kekuasaan. Kompetensi, barangkali hanyalah pertimbangan nomor kesekian.

Salah satu contoh masalah ini terungkap saat berlangsungnya pemilihan presiden beberapa waktu lampau. Pemimpin redaksi Obor Rakyat, tabloid yang banyak mengumbar fitnah kepada Joko Widodo, ternyata adalah komisaris PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII), sebuah perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang kelapa sawit dan karet.

Padahal, ia yang (saat itu) adalah juga asisten Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah Velix Wanggai, diketahui pernah dipecat dari sebuah perusahaan pers karena “pelanggaran etika.” Sebuah perguruan tinggi swasta di Bandung pun membantah pernah meluluskannya.

Memang, kasus Obor Rakyat itu membongkar fakta tentang buruknya praktik tatakelola perusahaan milik negara di Tanah Air. Aturan yang berlaku umum adalah “siapa kenal siapa” atau “siapa dibawa siapa”. Kasus PTPN XIII yang harus menerima orang yang tidak tepat di tempat yang tidak tepat tentu bukanlah kasus tunggal, bahkan tampaknya merupakan fenomena puncak gunung es terkait praktik yang lazim berlaku di perusahaan-perusahaan pelat merah.

Praktik yang juga lazim pada era SBY adalah kala pemerintah, sebagai pemegang saham mayoritas di BUMN, menempatkan para penggede negeri semisal wakil menteri atau pejabat eselon 1 menjadi komisaris di perusahaan-perusahaan milik negara. Para pejabat di lingkungan Istana, termasuk juru bicara presiden dan para staf khusus presiden, tak luput juga memperoleh “hadiah”, menjadi pengawas perusahaan-perusahaan pelat merah. Tentu, keuntungan finansial berlimpah juga mengikuti posisi tersebut.

Komisaris sibuk

Selain persoalan kompetensi, bancakan BUMN ini juga mencuatkan masalah lain, yakni fokus, konsentrasi dan kesempatan para komisaris. Pertengahan tahun ini, misalnya, Pemerintah mengangkat Wakil Menteri BUMN dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagai komisaris utama dan komisaris Bank Mandiri. Padahal, sebenarnya masa jabatan komisaris lama belum berakhir, bahkan ada yang baru akan berakhir tiga tahun kemudian. Pengangkatan mereka menambah panjang daftar pejabat tinggi yang menggawangi perusahaan-perusahaan milik negara.

Masalahnya, di tengah-tengah kewajiban menjalankan urusan pemerintahan sehari-hari yang pasti sangat padat, sulit membayangkan mereka masih memiliki cukup energi dan kesempatan untuk fokus memikirkan detail urusan perusahaan. Apalagi, sebagaimana kerap terjadi, terkadang seorang pejabat menjadi komisaris di beberapa perusahaan pelat merah sekaligus. Pengalaman penulis beberapa kali mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN yang telah masuk bursa, sering mencatat para pejabat tersebut absen hadir bahkan untuk acara RUPS yang hanya setahun sekali.

Praktik semacam ini tentu merugikan BUMN, karena posisi komisaris bukanlah sekedar sarana guna membagi-bagikan gula-gula kekuasaan belaka, namun memiliki peran sangat vital bagi perkembangan bisnis korporasi. Kondisi ini pernah diingatkan Fich dan Shivdasani (2004) dalam penelitiannya “Are Busy Boards Effective Monitors?”. Mereka menemukan bahwa perusahaan yang diawasi oleh komisaris yang sibuk lebih sering membukukan rasio nilai pasar/nilai buku serta laba operasional yang lebih rendah. Mereka juga membuktikan bahwa komisaris yang sibuk biasanya berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang lemah.

Presiden Joko Widodo memiliki kesempatan bagus mewujudkan janji-janji kampanyenya dengan memutus kebiasaan buruk selama ini, dengan tidak membagikan jabatan komisaris BUMN sebagai hadiah bagi mereka yang selama ini dianggap telah membantunya meraih kekuasaan. Karena, sesungguhnya yang paling berjasa mengantarkannya ke Istana bukanlah mereka yang selama ini senantiasa mengiringinya, melainkan jutaan rakyat biasa yang mendamba sejahtera.

Artikel ini telah pernah dipublikasikan sebelumnya di sini.

Advertisements

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Mencegah Bancakan BUMN at Ali Mutasowifin.

meta

%d bloggers like this: