Kredit Untuk (Wakil) Rakyat

IMG-20140925-00003

Akhir-akhir ini para pegawai bank di banyak daerah mestinya sedang bersuka cita karena kebanjiran debitur. Seusai dilantik, memang banyak anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berbondong-bondong mengagunkan surat keputusan (SK) pengangkatannya ke bank. Bank pun sigap menjemput bola. Beberapa anggota DPRD bahkan mengaku teleponnya tidak berhenti berdering dengan tawaran kredit dari banyak bank.

Hanya dengan menjaminkan SK pengangkatan saja, setiap anggota DPRD itu dapat dengan mudah memperoleh pinjaman mulai Rp 100 juta hingga Rp 500 juta. Pinjaman sebanyak itu digunakan untuk beragam keperluan, seperti membayar utang biaya kampanye, membangun rumah atau membeli kendaraan.

Pemberian kredit kepada para anggota DPRD itu terasa kurang adil jika dibandingkan dengan apa yang selama ini dialami oleh rakyat yang diwakilinya. Ketidakadilan itu, misalnya, tercermin pada sulitnya akses masyarakat kecil dalam memperoleh kredit dari perbankan atau ketimpangan kredit yang disalurkan oleh perbankan nasional kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Ketimpangan kredit

Posisi dan peran UMKM memang sangat penting dalam perekonomian nasional. Sebanyak 99,98 % unit usaha di Indonesia masih berskala UMKM, namun mampu menyerap tenaga kerja hingga 101,72 juta jiwa atau sekitar 97,3 % dari seluruh tenaga kerja. UMKM juga terbukti sanggup berkontribusi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga mencapai 57,12 %.

Meskipun demikian, UMKM masih dipandang sebelah mata oleh perbankan. Total kredit bank umum per Mei 2014 mencapai Rp 3.403 triliun, tumbuh 17,8 % daripada Mei 2013 yang sebesar Rp 2.887 triliun. Dari jumlah tersebut, kredit yang disalurkan ke sektor UMKM hanya sebesar Rp 635,429 triliun atau hanya bertumbuh 13,7 %.

Ketimpangan juga terlihat pada jumlah pembiayaan yang diterima oleh setiap unit UMKM dan usaha besar. Sebanyak 4.968 usaha besar mendapatkan pembiayaan rata-rata Rp 575 miliar per unit, sedangkan 56,5 juta UMKM hanya memperoleh pembiayaan rata-rata Rp 11,2 juta per unit.

Bayar utang kampanye

Fenomena tersebut memunculkan beberapa gugatan nurani. Pertama, ternyata banyak di antara mereka yang terpilih menjadi “wakil rakyat” menggunakan utang sebagai modal untuk menggapai ambisinya. Pertanyaannya adalah jika mereka gagal melenggang ke DPRD, bagaimanakah mereka akan melunasi segala kewajiban finansialnya? Pun andai berhasil menjadi anggota DPRD, tidakkah mereka akan lebih disibukkan memikirkan cara melunasi utang yang mereka timbun selama kampanye?

Kedua, penyaluran kredit yang digunakan untuk kegiatan konsumtif. Meskipun terdapat beberapa laporan kredit macet, terutama yang disalurkan kepada anggota DPRD yang gagal terpilih kembali, bank tentu akan tetap ringan tangan menggelontorkan kredit kepada para anggota DPRD, karena kredit semacam itu biasanya berisiko rendah tapi bermargin tinggi.

Alih-alih menggelontorkan kreditnya kepada anggota DPRD, bank seharusnya lebih memilih untuk menyalurkannya kepada usaha yang bersifat produktif. Dengan demikian bank turut berperan serta menumbuhkembangkan wirausaha-wirausaha baru. Hal ini penting, karena saat ini Indonesia baru memiliki wirausaha 1,65 % dari jumlah penduduk, masih jauh dari kondisi ideal minimum 5 %, juga sangat rendah dibandingkan dengan kondisi di Jepang (25 %), Amerika Serikat (20 %), atau Singapura (7 %).

Ketiga, mudahnya pemberian kredit kepada para anggota DPRD untuk kepentingan konsumtif kontras dengan sulitnya rakyat kecil memperoleh kredit untuk kegiatan-kegiatan produktif, yang sesungguhnya lebih memiliki multiplier effect yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Salah satu yang terkesan dianaktirikan oleh perbankan adalah sektor pertanian, terutama para petani gurem.

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), misalnya, mencatat bahwa sepanjang tahun lalu penyaluran kredit ke sektor pertanian hanya Rp 147,9 triliun, atau sekitar 5,64 % dari total kredit perbankan yang mencapai Rp 2.707,9 triliun. Dari jumlah itu pun sebagian besar mengalir ke sektor perkebunan. Padahal, sektor pertanian seharusnya menjadi perhatian utama jika kita bersungguh-sungguh hendak mewujudkan swasembada pangan.

Kiranya sudah tiba masanya perbankan, khususnya BPD dan BPR yang biasanya royal menawarkan kredit kepada anggota DPRD, untuk membaca kembali misi pendiriannya sebagai development bank dan community bank. Dengan raison d’etre seperti itu seharusnya bank-bank itu lebih mengedepankan penyaluran dananya kepada sektor-sektor produktif yang mampu mendorong pembangunan masyarakat di sekitarnya.

Kebijakan semacam itu juga akan menyebarluaskan pesan moral kepada siapa saja yang berminat menjadi calon anggota legislatif bahwa mereka harus mengandalkan modal sendiri untuk membiayai kampanyenya, karena kelak mereka tidak akan bisa mengandalkan kredit dari bank guna melunasi utang yang mereka timbun selama kampanye.

Artikel ini telah dipublikasikan di Harian Kontan, 25 September 2014.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s