Menilai Efektivitas Komisaris Sibuk

IMG-20140529-00347

Belum lama ini, Kementerian BUMN memutuskan mengganti empat komisaris Bank Mandiri. Padahal, masa jabatan dua orang dari mereka baru akan berakhir tahun depan dan masa jabatan dua yang lain seharusnya malah baru akan usai tiga tahun mendatang.

Yang menarik, dari empat orang komisaris baru itu, dua di antaranya adalah pejabat penting negeri ini, yakni Mahmudin Yasin, Wakil Menteri BUMN, sebagai komisaris utama, dan Askolani, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, sebagai komisaris.

Penggantian komisaris itu mengingatkan peristiwa ketika beberapa waktu lalu saya menghadiri RUPS Garuda Indonesia. RUPS maskapai penerbangan itu dibuka molor sekitar satu jam karena harus menunggu wakil pemerintah sebagai pemegang saham dwiwarna yang terlambat datang. Bambang Susantono, Wakil Menteri Perhubungan yang menjabat Komisaris Utama, juga berhalangan hadir.

Terdapat dua masalah penting yang berhubungan dengan dua peristiwa di atas. Pertama, masalah yang berkaitan dengan proses rekrutmen jabatan komisaris pada perusahaan pelat merah. Kedua, pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan tugas komisaris pada BUMN.

Praktik Bagi-Bagi Rezeki

Tidaklah sulit menemukan nama-nama pejabat atau pensiunan pejabat pada jajaran komisaris hampir seluruh BUMN. Sayangnya, tidak pernah ada penjelasan resmi yang memadai mengapa seorang pejabat atau pensiunan pejabat ditunjuk menjadi komisaris sebuah BUMN. Orang dipaksa untuk maklum dan menerima saja. Padahal, pada saat yang sama, tidaklah sulit menemukan orang lain yang lebih berkompeten dan lebih berkesempatan untuk mengisi posisi itu.

Sulit untuk mengelakkan kesan bahwa penunjukan seseorang untuk mengisi posisi komisaris BUMN hanyalah sekedar cara penguasa membagi rata rezeki kepada para pejabat atau pensiunan pejabat. Posisi komisaris juga sering menjadi cara penguasa membalas jasa dengan mengangkat orang-orang yang dianggap berkontribusi dalam meraih tampuk kekuasaan.

Pertanyaannya adalah, seberapa efektif mereka dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai komisaris perusahaan milik negara. Pertanyaan ini relevan mengingat acapkali para pejabat atau mantan pejabat yang ditunjuk itu tidak memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai dan sejalan dengan bisnis perusahaan.

Para pejabat yang mendapat “tugas” menjadi komisaris tentu juga sedang mengemban jabatan yang seharusnya membuat mereka terlalu sibuk untuk dapat menjalankan tugas mengawasi dengan saksama kerja dan kinerja direksi dalam mengelola perusahaan.

Ambillah contoh para wakil menteri, deputi menteri, direktur jenderal, sekretaris jenderal, inspektur jenderal atau beragam jenis jabatan birokrasi lainnya yang selama ini banyak mengisi posisi komisaris BUMN. Selain mereka, hampir seluruh staf khusus presiden dan pejabat lain di lingkungan istana juga mengisi posisi komisaris di berbagai perusahaan milik negara.

Di tengah-tengah kewajiban menjalankan urusan pemerintahan sehari-hari yang sangat padat, sulit membayangkan mereka masih memiliki cukup energi dan kesempatan untuk fokus memikirkan detail urusan perusahaan. Apalagi, sebagaimana kerap terjadi, terkadang seorang pejabat menjadi komisaris di beberapa perusahaan pelat merah sekaligus. Padahal, jabatan komisaris jelas bukanlah sekedar pajangan belaka.

Kondisi tersebut tentu berdampak pada kinerja BUMN, sebagaimana pernah diingatkan oleh Fich dan Shivdasani (2004), dalam penelitiannya yang bertajuk “Are Busy Boards Effective Monitors?”, bahwa perusahaan yang digawangi para komisaris yang sibuk lebih sering membukukan rasio nilai pasar/nilai buku serta laba operasional yang lebih rendah. Mereka juga membuktikan bahwa para komisaris yang sibuk biasanya berkaitan dengan tatakelola perusahaan yang lemah.

Oleh karena itu, upaya menjadikan BUMN profesional tidaklah cukup hanya dengan memagari jajaran komisaris dari intervensi dan syahwat politik seperti yang sering diklaim Kementerian BUMN selama ini, tetapi juga memastikan mereka yang dipilih harus memiliki pengetahuan serta kesempatan yang memadai untuk mengawasi dengan sungguh-sungguh kerja dan kinerja direksi BUMN.

Yang menjadi persoalan adalah, apakah posisi sekelas menteri BUMN akan mampu berkata “tidak” apabila sumber intervensi justru berasal dari posisi yang lebih tinggi dan/atau lebih berkuasa darinya. Atau, bila sang menteri memiliki utang politik padanya.

Artikel ini telah dipublikasikan di harian Bisnis Indonesia 26 Mei 2014.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s