Program KUR Setelah Berjalan Enam Tahun

kontan 11 nov 2013

Setelah enam tahun berjalan, pemerintah berencana meningkatkan pagu Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, dari Rp 20 juta menjadi Rp 30 juta hingga 40 juta. Menurut Menteri Koperasi dan UKM Syariefuddin Hasan ada tiga alasan, yakni respon terhadap perkembangan perekonomian global, menyesuaikan diri dengan kenaikan inflasi, dan untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Pertanyaannya: apakah kebijakan tersebut tepat, serta benarkah Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) memerlukan kebijakan semacam ini?

Program KUR adalah program yang digadang-gadang untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan serta meningkatkan akses pembiayaan UMKMK, menanggulangi kemiskinan serta memperluas lapangan kerja.


Melalui KUR, Pemerintah bersama lembaga keuangan menyediakan skema kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi bagi UMKMK  di bidang usaha yang produktif dan feasible namun belum bankable agar dapat memperoleh akses pendanaan yang dibutuhkan.

Salah satu keunggulan KUR adalah kredit dari bank pelaksana sebagian dijamin Perusahaan Penjamin, Perum Jaminan Kredit Indonesia dan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia.

Penjaminan ini untuk membantu UMKMK memenuhi persyaratan perkreditan dari perbankan yang sering dipandang memberatkan, misalnya agunan dan persyaratan administratif sesuai ketentuan perbankan. Pemberian penjaminan diharapkan menekan tingkat risiko dan biaya penyaluran kredit agar tingkat bunga kredit tidak memberatkan UMKMK.

Penyaluran KUR yang berkarakteristik lebih ringan dibandingkan jenis kredit lainnya ini terbukti mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha UMKMK. Penelitian Bank Dunia (2010) memperlihatkan kenaikan aset, penjualan, dan keuntungan debitur KUR mikro dan KUR ritel setelah mendapatkan KUR.
Meskipun penelitian Bank Dunia (2010) memperlihatkan sekitar 60% responden menyatakan jumlah aset, penjualan, dan keuntungan mereka meningkat setelah memperoleh KUR, data yang ada menunjukkan belum banyak debitur KUR yang berhasil naik kelas menjadi debitur komersial. Bahkan, tidak sedikit yang gagal menjadikan KUR sebagai pengungkit usahanya agar lebih besar.

Sampai akhir Mei 2013, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) penyaluran KUR oleh bank pelaksana masih cukup tinggi, yaitu 4,1%, sedang di kalangan BPD malah 7,5%, sehingga secara keseluruhan NPL KUR 4,5%. Ini jauh di atas rata-rata NPL bank umum yang hanya 1,95 persen. Padahal, salah satu tantangan program KUR adalah menjadikan debitur memenuhi persyaratan administrasi dan skala usaha untuk jadi debitur komersial.

Salah satu sebab debitur KUR sulit naik kelas hingga bisa mengakses kredit komersial adalah karena praktik manajemen keuangan yang seadanya, tidak membaik, walaupun skala usaha telah membesar sebagai hasil akselerasi KUR. Misalnya, banyak UMKMK tidak konsisten mencatat transaksi keuangan yang dilakukan, sehingga tidak mampu menyusun laporan keuangan standar yang disyaratkan perbankan. Banyak pula terjadi, UMKMK tidak menggunakan KUR yang diterima secara tepat guna sehingga gagal mendongkrak usahanya.

Perbaikan manajemen

Sejak diluncurkan 5 November 2007 hingga 31 Mei 2013, jumlah debitur UMKMK yang terlayani oleh program KUR tercatat baru 8,681 juta pelaku usaha dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp 115,754 triliun, atau rata-rata setiap debitur menerima Rp 13,3 juta. Jumlah ini tentu masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi debitur UMKMK yang mencapai 56,5 juta pelaku usaha.
Alih-alih meningkatkan pagu KUR, Pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang akan dapat mendorong peningkatan jumlah penerima KUR, sehingga lebih banyak UMKMK yang dapat memperoleh manfaat KUR. Apalagi, data di atas juga menunjukkan bahwa rata-rata jumlah KUR yang diterima masih jauh di bawah pagu yang saat ini berlaku.

Selain itu, seperti ditunjukkan oleh tingginya NPL KUR, banyak resipien KUR yang masih bermasalah dengan manajemen usahanya. Menurut penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2012), sebagian besar pihak ketiga yang selama ini membantu debitur KUR sangat mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam bidang manajemen usaha yang baik, yakni teman/tetangga (31%), kerabat  (22%), staf bank (42%), dan pihak lainnya (5%).

Maka, Pemerintah lebih perlu memikirkan kebijakan untuk membantu UMKMK memperbaiki manajemen usahanya, sehingga mampu memanfaatkan KUR yang diterima sebagai pengungkit kegiatan usahanya.

This post was originally published at Kontan daily, November 11, 2013.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s