Konflik Pengupahan dan Transparansi Keuangan

February 20, 2012 § Leave a comment

Seolah telah menjadi rutinitas tahunan, setiap menjelang akhir tahun hingga masa-masa awal tahun sering ditandai dengan demonstrasi buruh di segenap penjuru negeri. Pada masa-masa itu, buruh di berbagai daerah kerap berunjuk rasa bahkan melakukan pemogokan untuk mendesakkan tuntutan jumlah upah yang mereka inginkan.

Setidaknya terdapat tiga titik kritis yang biasanya dapat mencuatkan perselisihan pengupahan. Titik kritis pertama adalah saat penentuan angka kebutuhan hidup layak (KHL). Jamak terjadi, survei yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah tidak dapat berjalan mulus karena beragam perbedaan antara teori dan praktik di lapangan, serta perbedaan kepentingan para pihak lainnya.

Misalnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat buruh belum bersepakat mengenai komponen tempat tinggal rumah bertipe 21, yang saat ini tentu sudah sulit untuk ditemui, sehingga banyak buruh yang memilih tinggal di rumah kontrakan.

Titik kritis kedua adalah saat penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) oleh bupati/walikota maupun Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh gubernur, setelah angka KHL berhasil disepakati. Masalah muncul ketika kepala daerah menetapkan besaran UMK/UMP yang berlainan dengan yang telah disepakati dalam forum tripartit.

Contoh kasus ini adalah yang terjadi di Provinsi Banten. Pada November 2011, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menetapkan UMK Kota Tangerang dan Tangerang Selatan berdasarkan kesepakatan tripartit sebesar Rp 1,381 juta, sedangkan Kabupaten Tangerang Rp 1,379 juta per bulan.

Akan tetapi, pada 5 Januari 2012, Gubernur merevisi hasil keputusan itu. Setelah revisi, UMK Kota Tangerang dan Tangerang Selatan menjadi Rp 1,529 juta per bulan dan Kabupaten Tangerang menjadi Rp 1,527 juta per bulan. Dalam revisi itu juga ditetapkan Upah Minimum Sektoral naik sekitar 30 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hal itu mungkin terjadi, misalnya, karena adanya tekanan unjuk rasa besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok buruh. Kepala daerah yang berhasrat terpilih kembali dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) juga sangat mungkin lebih menuruti keinginan buruh yang berjumlah besar sebagai konstituennya. Hal ini misalnya ditengarai berlangsung di Kabupaten Bekasi, di mana UMK yang telah ditetapkan oleh Bupati ditolak oleh Apindo dan digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena jumlahnya melebihi apa yang telah direkomendasikan oleh forum tripartit.

Titik kritis terakhir adalah ketika UMK/UMP telah disepakati bersama dan telah pula ditetapkan, tetapi tetap memperoleh penolakan dari kalangan buruh atau pengusaha. Meskipun demikian, seandainya para pihak telah bersepakat dengan besaran UMK atau UMP pun, tidak ada jaminan tidak akan ada lagi perselisihan terkait pengupahan.

Acap terjadi, setelah UMK atau UMP ditetapkan, para buruh masih memiliki tuntutan-tuntutan lain, misalnya tuntutan peningkatan Upah Minimum Sektoral Industri. Upah minimum sektoral adalah upah yang diterapkan untuk buruh yang bekerja di sektor-sektor yang membutuhkan keahlian khusus atau memiliki risiko tertentu.

Seperti yang terjadi belum lama ini di ibukota negara. Para buruh yang tergabung dalam Forum Buruh DKI Jakarta menggelar unjuk rasa dengan memblokade pintu masuk Kawasan Industri Berikat Nusantara, Cakung, Jakarta Timur, menuntut kenaikan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar 20 persen. Mereka menolak mentah-mentah keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hanya menetapkan selisih 5 persen antara Upah Minimum Provinsi dengan Upah Minimum Sektoral itu.

Di luar “ritual tahunan” demonstrasi yang terkait dengan UMK atau UMP, demonstrasi dan pemogokan yang menuntut kenaikan upah juga terjadi sepanjang tahun, seperti yang belum lama berselang berlangsung di PT Freeport Indonesia. Demonstrasi yang didukung oleh lebih dari separuh dari total sekitar 23.000 pekerja perusahaan tambang itu akhirnya mencapai kesepakatan setelah berlangsung selama berbulan-bulan.

Unjuk rasa yang berlangsung lama dan dengan cara yang tidak jarang anarkistis tentu saja menimbulkan kerugian, tidak saja bagi para pengusaha dan buruh, namun juga berdampak pada masyarakat yang tidak terkait langsung dengan konflik hubungan industrial itu.

Aliansi Buruh Bekasi Bergerak, misalnya, belum lama ini menutup tujuh akses tol menuju kawasan industri sehingga mengakibatkan kemacetan panjang di jalan tol Jakarta-Cikampek serta jalan-jalan sekitarnya. Demonstrasi yang berdampak luas pada masyarakat juga berlangsung di berbagai daerah lain di tanah air. Begitu kerapnya frekuensi konflik pengupahan yang terjadi dengan beragam eskalasi yang menyertainya dikhawatirkan telah pula mempengaruhi iklim investasi di tanah air.

Dalam perselisihan pengupahan, biasanya kalangan buruh tidak mudah percaya bahwa perusahaan tempat mereka mengais rezeki tidak memiliki kemampuan memberikan upah lebih tinggi. Mereka memiliki prasangka pengusaha sengaja menekan upah buruh untuk menggelembungkan keuntungan perusahaan yang akhirnya hanya akan dinikmati oleh para pemegang saham.

Jumlah kenaikan upah yang dituntut kalangan buruh biasanya jauh di atas jumlah yang ditawarkan kalangan pengusaha. Para pengusaha tidak jarang menakut-nakuti dan mengancam akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau bahkan terpaksa harus menutup pabrik bila dipaksa membayar upah setinggi tuntutan para buruh.

Dalam konteks inilah penting untuk merevitalisasi peran laporan keuangan dalam menyelesaikan konflik pengupahan. Saat ini, meski sering menjadikan kondisi keuangan perusahaan sebagai landasan dasar sikapnya, baik pihak buruh yang menginginkan kenaikan upah maupun pihak pengusaha yang menolaknya, tidak pernah menjadikan laporan keuangan perusahaan sebagai referensi bersama untuk ditelaah guna mendukung kebenaran klaimnya masing-masing.

Padahal, laporan keuangan dibuat seharusnya bukan sekedar untuk memenuhi tuntutan perundangan atau perpajakan. Laporan keuangan, terutama neraca dan laporan laba/rugi serta catatan penyertanya, yang disajikan dengan benar akan mampu memberikan gambaran gamblang tentang kondisi kesehatan dan kemampuan keuangan perusahaan.

Dengan demikian, forum bipartit maupun tripartit yang selama ini telah terlembaga dapat menjadi lebih berbobot manakala diisi dengan melakukan analisis atas laporan keuangan perusahaan guna melihat, misalnya, kemampuan perusahaan menghasilkan laba, produktivitas buruh, tingkat efisiensi yang ada selama ini, saldo laba, atau kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh perusahaan di masa depan.

Setiap pihak dapat mengkaji, misalnya, kebenaran klaim bahwa kenaikan upah akan dapat membuat kinerja keuangan perusahaan memburuk sehingga harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau bahkan mengalami kebangkrutan. Pengusaha juga dapat menyampaikan dan mendiskusikan rencana pengembangan usaha di masa depan, serta isu-isu lainnya yang menyangkut kemajuan perusahaan dan kesejahteraan buruh.

Dengan pengusaha dan buruh sama-sama menjadikan laporan keuangan sebagai referensi utama dalam berdialog, negosiasi niscaya akan berjalan lebih lancar karena tiap-tiap pihak sekarang akan memiliki kacamata yang sama dalam melihat kondisi perusahaan saat ini dan masa depan, yang sesungguhnya juga sekaligus adalah masa depan pengusaha dan buruh sendiri.

This article was originally published here.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Konflik Pengupahan dan Transparansi Keuangan at Ali Mutasowifin.

meta

%d bloggers like this: