Nikah Siri Politisi dan Birokrasi

June 13, 2011 § Leave a comment

Di tengah-tengah heboh kasus “pemberian” uang 120 ribu dollar Singapura dari (saat itu) Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar, mencuat pula pertanyaan tentang kepantasan dan urgensi pertemuan serta makan malam di restoran antara seorang sekretaris jenderal sebuah lembaga tinggi negara yang notabene adalah pegawai negeri sipil dengan bendahara umum sebuah partai politik. Apalagi, diberitakan bahwa pertemuan keduanya bukan hanya sekali, bahkan disebutkan Janedjri M. Gaffar sampai hafal denah rumah M. Nazaruddin. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa Janedjri M. Gaffar juga pernah berjumpa berdua dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Pertemuan-pertemuan di luar kantor antara pejabat birokrasi dengan petinggi partai politik semacam itu adalah contoh yang menggambarkan perbedaan praktik birokrasi di negara maju dengan yang lazim berlaku di negara berkembang. Menurut studi Profesor Fred Warren Riggs, ahli Comparative Public Administration, pada negara maju berlaku prinsip legal rational impersonal, di mana setiap persoalan diselesaikan di dalam kantor/kedinasan serta berdasarkan peraturan yang berlaku. Sedangkan praktik di negara berkembang didominasi oleh bureaucratic click dan patron-client relationship, di mana penyelesaian persoalan dilakukan di dalam dan di luar kantor melalui cara-cara yang seringkali tidak bercirikan legal-formalistik.

Sejak Reformasi digulirkan, beragam aturan hukum memang telah dibuat untuk menjaga dan memastikan netralitas pegawai negeri sipil, agar korps abdi negara ini terbebas dari pengaruh dan tarik-menarik partai politik sebagaimana praktik yang lazim berlaku pada masa-masa terdahulu. Hal ini misalnya dituangkan pada UU No. 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang diperkuat dengan PP No. 5/1999 yang tegas-tegas melarang pegawai negeri sipil menjadi anggota atau pengurus partai politik. UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum juga melarang korps abdi negara menjadi pelaksana kegiatan kampanye dan/atau juru kampanye.

Akan tetapi, besarnya jumlah pegawai negeri sipil (PNS) ditambah dengan kewenangan besar yang dimilikinya membuat partai-partai politik seolah tidak pernah jera berikhtiar untuk menarik PNS mendekat ke kelompoknya masing-masing. Para pegawai negeri ini, terutama yang memiliki jabatan tinggi serta kewenangan besar, diharapkan dapat memberikan keuntungan-keuntungan melalui kewenangan yang dimilikinya kepada partai politik yang berhasil meraih simpatinya. Apabila pada masa Orde Baru kooptasi terhadap birokrasi dicerminkan oleh pengistimewaan Golongan Karya sebagai penguasa, pada masa Orde Reformasi ini ditandai dengan multikooptasi oleh beragam partai politik. Di sisi lain, kondisi tersebut mendorong tak sedikit kalangan birokrasi yang berusaha menjalin hubungan dan mencari cantolan politik kepada partai politik atau politisi yang memiliki pengaruh dan kuasa, baik untuk kepentingan lembaga maupun karier pribadinya.

Di sinilah kemudian terjalin simbiosis mutualisme antara partai politik atau politisi dengan pejabat birokrasi. Di satu sisi partai politik diuntungkan dengan privilege yang diberikan oleh jajaran birokrasi yang menjadi simpatisannya, dan sebagai imbalannya para birokrat tersebut akan mendapatkan dukungan bagi peningkatan karier dan perlindungan politik dari partai politik tersebut. Apalagi bila sang birokrat ini memiliki keinginan menjadi menteri atau jabatan-jabatan lainnya yang memerlukan sokongan partai politik untuk merengkuhnya. Hubungan kedua pihak pun seringkali berkembang sehingga tidak melulu bersangkutan dengan masalah politik, sebagaimana tercermin pada kasus yang saat ini tengah membelit Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam. Wafid juga mengakui telah beberapa kali bertemu Nazaruddin membahas anggaran pembangunan wisma atlet SEA GAMES di Palembang.

Keadaan ini tentu saja menimbulkan implikasi yang tidak remeh bagi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam penentuan pemenang projek-projek yang diselenggarakan pemerintah, misalnya, pejabat yang berwenang tersebut akan cenderung memberikan kemudahan dan keistimewaan kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan partai politik yang berhubungan akrab dengannya. Praktik semacam ini berpotensi merugikan negara karena hilangnya peluang memperoleh hasil terbaik melalui kompetisi yang jujur dan adil dalam penentuan pemenang lelang pengerjaan projek yang didanai oleh pajak yang dibayarkan oleh rakyat.

Kondisi semacam ini juga dapat membangkitkan demotivasi dan demoralisasi di jajaran birokrasi. Para birokrat yang melihat dan menyadari bahwa hanya mereka yang memiliki kedekatan dengan partai politik yang berpeluang lebih besar untuk maju dan memperoleh promosi, akan juga mulai mencari akses dan cantolan ke partai-partai politik pilihannya. Dalam konteks inilah, meskipun tidak mudah untuk membuktikan, sudah menjadi rahasia umum bahwa pemilihan pejabat eselon tinggi di sebuah kementerian juga ditentukan oleh kesamaan “visi” dengan sang menteri.

Praktik tidak sehat semacam ini diyakini juga telah mewabah ke tingkatan satuan kerja lainnya. Karena posisi strategisnya dalam perekrutan konstituen baru, misalnya, acap menjadi perbincangan bagaimana partai-partai politik gigih berebut birokrasi kampus-kampus perguruan tinggi. Akibatnya, pimpinan sebuah perguruan tinggi yang baru terpilih biasanya akan memboyong orang-orang yang “sealiran” untuk mengisi jajaran kabinetnya, meskipun itu berarti harus mengorbankan mereka yang sesungguhnya lebih mumpuni namun memiliki “mazhab” yang berseberangan.

Praktik-praktik pragmatisme-transaksional semacam ini jelas merusak netralitas serta mengancam independensi birokrasi, karena kecemerlangan karier akan lebih ditentukan oleh kedekatan dan akses kepada patron politik daripada kompetensi dan prestasi yang dimiliki. Kohesivitas korps pun menjadi terganggu karena setiap pegawai akan berusaha mencari patron politiknya masing-masing. Masyarakat pada akhirnya juga merugi karena harus membayar pajak untuk membiayai birokrasi yang hanya sibuk mencari muka dan cantolan politik daripada melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Guna mewujudkan independensi serta membentengi birokrasi dari godaan dan tekanan politisi, barangkali kita perlu meniru apa yang telah lama diterapkan pada birokrasi Jerman. Dalam menjalankan tugas administrasi pemerintahan, birokrasi Jerman tidak harus selalu tunduk dan taat kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Menurut UU Pusat tentang Pegawai Negeri Federal, 14 Juli 1953 dengan perubahan terakhir 27 Desember 2004 pasal 56.1 dan 56.2, pegawai negeri Jerman secara pribadi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas kedinasannya. Untuk itu, sang pegawai negeri berhak dan bahkan berkewajiban menyanggah (remonstrasi) jika perintah atasannya dinilai melanggar peraturan yang berlaku. Apatah lagi hanya perintah politisi yang mengajak kolusi dan korupsi!

This article has also been published here.

Advertisements

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Nikah Siri Politisi dan Birokrasi at Ali Mutasowifin.

meta

%d bloggers like this: