June 23, 2011 § Leave a comment

Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, pelayanan prima kepada pelanggan amatlah penting. Dengan alasan kesehatan dan keamanan, restoran cepat saji McDonald’s di Alfreton, Derbyshire, Inggris menolak melayani melalui fasilitas drive-thru Debbie Murden dan pacarnya, Ashley Marco yang datang dengan kereta kuda. Debbie kemudian beralih ke KFC yang letaknya tidak jauh dari situ, yang ternyata mau melayaninya dengan senang hati. “Mulai sekarang saya akan menjadi pelanggan KFC,” kata Debbie yang menamai kudanya Dago.

Mereka Terpaksa Harus Kembali ke Luar Negeri

June 21, 2011 § Leave a comment

Berita tentang Ruyati binti Satubi yang dihukum pancung di Arab Saudi membuka kembali borok-borok kebijakan serta implementasi penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia yang tengah mengais rezeki di luar negeri.

Ruyati jelas bukan korban yang pertama, dan mungkin bukan yang terakhir. Bahkan, menurut catatan Kementerian Luar Negeri sejak 1999 terdapat 303 WNI terancam hukuman mati, dengan 3 di antaranya telah dieksekusi. Sayangnya, kisah-kisah duka para pahlawan devisa semacam ini kerap hanya memperoleh perhatian dan tanggapan gegap gempita sesaat saja, namun kemudian terlupakan dan tertutupi oleh beragam kasus baru yang seolah terjadi tanpa henti.

Salah satu fakta penting dari kisah Ruyati yang tidak memperoleh perhatian mendalam adalah bahwa kepergian Ruyati yang berujung maut itu merupakan kepergiannya yang ketiga ke Arab Saudi. Meskipun usianya telah terbilang sepuh, pengalaman menjalani kontrak pertama dan kedua yang tidak menyenangkan, serta sikap keluarga yang keberatan melepasnya, desakan kebutuhan ekonomi membuat Ruyati bersikeras meninggalkan tanah air untuk kembali mengadu nasib di Tanah Arab. « Read the rest of this entry »

June 17, 2011 § Leave a comment

Citra Citibank betul-betul babak belur saat dua kejadian yang mencoreng namanya, penggarongan dana nasabah oleh karyawannya sendiri serta tewasnya seorang nasabah kartu kredit oleh debt collector yang bekerja untuknya, terjadi pada waktu yang bersamaan. Untuk mempertahankan para nasabahnya, bukan saja menyatakan akan mematuhi seluruh hukuman yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, Citi Country Officer Shariq Mukhtar juga mengirimkan surat kepada seluruh nasabahnya, menjanjikan komitmen Citibank untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Nikah Siri Politisi dan Birokrasi

June 13, 2011 § Leave a comment

Di tengah-tengah heboh kasus “pemberian” uang 120 ribu dollar Singapura dari (saat itu) Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar, mencuat pula pertanyaan tentang kepantasan dan urgensi pertemuan serta makan malam di restoran antara seorang sekretaris jenderal sebuah lembaga tinggi negara yang notabene adalah pegawai negeri sipil dengan bendahara umum sebuah partai politik. Apalagi, diberitakan bahwa pertemuan keduanya bukan hanya sekali, bahkan disebutkan Janedjri M. Gaffar sampai hafal denah rumah M. Nazaruddin. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa Janedjri M. Gaffar juga pernah berjumpa berdua dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Pertemuan-pertemuan di luar kantor antara pejabat birokrasi dengan petinggi partai politik semacam itu adalah contoh yang menggambarkan perbedaan praktik birokrasi di negara maju dengan yang lazim berlaku di negara berkembang. Menurut studi Profesor Fred Warren Riggs, ahli Comparative Public Administration, pada negara maju berlaku prinsip legal rational impersonal, di mana setiap persoalan diselesaikan di dalam kantor/kedinasan serta berdasarkan peraturan yang berlaku. Sedangkan praktik di negara berkembang didominasi oleh bureaucratic click dan patron-client relationship, di mana penyelesaian persoalan dilakukan di dalam dan di luar kantor melalui cara-cara yang seringkali tidak bercirikan legal-formalistik.

Sejak Reformasi digulirkan, beragam aturan hukum memang telah dibuat untuk menjaga dan memastikan netralitas pegawai negeri sipil, agar korps abdi negara ini terbebas dari pengaruh dan tarik-menarik partai politik sebagaimana praktik yang lazim berlaku pada masa-masa terdahulu. Hal ini misalnya dituangkan pada UU No. 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang diperkuat dengan PP No. 5/1999 yang tegas-tegas melarang pegawai negeri sipil menjadi anggota atau pengurus partai politik. UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum juga melarang korps abdi negara menjadi pelaksana kegiatan kampanye dan/atau juru kampanye. « Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently viewing the archives for June, 2011 at Ali Mutasowifin.