Mengkritisi Jurus Presiden Kurangi Kemiskinan

Ketika belum lama ini membuka acara Sosialisasi Zakat Nasional, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan tiga jurus untuk mengurangi kemiskinan di tanah air.

Jurus pertama adalah menyukseskan pembangunan ekonomi. Ia berargumentasi, jika ekonomi di tanah air terus tumbuh dengan baik, maka lapangan kerja akan tercipta. Yang tadinya mengganggur menjadi bekerja dan memiliki pendapatan sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dua jurus yang lain adalah melalui program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah seperti program jamkesmas, raskin, PNPM, dan KUR, serta melalui peran serta masyarakat seperti gerakan kesetiakawanan sosial, zakat, infak, sodaqoh, dan yang sejenisnya.

Menantikan Tetesan ke Bawah

Keyakinan Presiden Yudhoyono itu dalam khazanah ilmu ekonomi biasa dilabeli sebagai trickle-down effect, yang sering diasosiasikan dengan ekonomi neo-klasik. Paham ini mempercayai bahwa pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat yang timpang akan dapat memberikan keuntungan kepada keseluruhan masyarakat, melalui tetesan kekayaan hingga kepada strata masyarakat yang paling bawah.

Keampuhan efek tetesan ke bawah ini sudah lama diragukan oleh banyak kalangan. Keraguan efektivitas efek rembesan ke bawah ini tampaknya juga layak ditujukan kepada praktik pembangunan ekonomi di Indonesia yang mendewakan pertumbuhan.

Marilah kita lihat data yang dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS). Meski secara kumulatif, pertumbuhan PDB hingga triwulan IV‐2010 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2009 (c‐to‐c) tumbuh 6,1 persen, namun data per Maret 2010 masih mencatat jumlah penduduk miskin 31,02 juta orang, hanya turun sedikit dibandingkan Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta orang. Belum lagi bila kita hitung mereka yang masuk dalam kelompok hampir miskin (near poor) yang berjumlah 29,38 juta jiwa.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak diiringi penurunan jumlah rakyat miskin tersebut tampaknya disebabkan oleh distribusi kekayaan yang hanya dinikmati oleh kelompok menengah ke atas. Distribusi pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak mengalir kepada middle dan upper class tersebut tercermin dari lonjakan penjualan otomotif, yang pada tahun lampau mencatat rekor baru sebanyak 760 ribu buah mobil.

Bukti teranyar pertumbuhan ekonomi yang ternyata tidak terdistribusikan secara merata dipublikasikan oleh Bank Dunia belum lama ini. Dalam laporannya, Bank Dunia menggunakan gini koefisien, yakni ukuran ketimpangan distribusi, di mana nilai 0 menggambarkan kondisi sama (total equality), sementara nilai 1 merujuk kepada kondisi timpang paling maksimal (maximal inequality). Ternyata, berdasarkan data yang dirilis Maret 2011 ini, koefisien gini kita terus memburuk.

Pada 1999, saat reformasi baru dimulai misalnya, koefisien gini tercatat sebesar 0,32 (nominal) atau 0,29 (riil), sementara koefisien gini tahun lalu meningkat menjadi sebesar 0,38 (nominal) atau 0,35 (riil). Ketimpangan semakin besar terjadi di perkotaan, yakni dari 0,32 (1999) menjadi 0,37 (2010). Sementara untuk periode yang sama, koefisien gini di pedesaan meningkat dari 0,25 menjadi 0,31.

Memperbaiki Prioritas

Data di atas menunjukkan kegagalan kebijakan ekonomi yang dipilih pemerintah selama ini dalam memeratakan kekayaan negeri. Apabila kita telaah data ekonomi Indonesia tahun lalu yang bertumbuh 6,1 persen, pertumbuhan ekonomi tertinggi ternyata disumbang oleh sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 13,5 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 8,7 persen. Adapun sektor lain, seperti industri pengolahan, hanya tumbuh 4,5 persen. Sedangkan pertanian lebih menyedihkan lagi, cuma menyumbang 2,9 persen. Padahal, industri pengolahan dan pertanian lah yang justru menjadi andalan sebagian besar penduduk lapisan bawah.

Kontribusi sektor pertanian yang sangat kecil ini menunjukkan rendahnya prioritas pembangunan sektor pertanian dalam radar kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah. Padahal, data BPS menunjukkan bahwa 64% rakyat miskin tinggal di pedesaan dan 42% dari 117 juta angkatan kerja adalah petani miskin. Apalagi, dengan adanya ancaman krisis pangan yang menghantui dunia saat ini, pemerintah harus segera banting kemudi dan mulai menjadikan sektor pertanian sebagai penghela utama aktivitas perekonomian negeri kita.

Jurus kedua Presiden Yudhoyono untuk mengentaskan kemiskinan melalui beragam program pun pantas diragukan efektivitasnya. Misalnya, meskipun terdapat peningkatan anggaran penanganan kemiskinan sebesar Rp 18 triliun selama dua tahun terakhir, dari sebesar Rp 63 triliun pada 2008 menjadi Rp 80,1 triliun pada 2010, namun ternyata hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,1%, yakni dari15,4% pada 2008 menjadi 13,3% pada 2010.

Mengatasi keadaan ini, pemerintah perlu segera melakukan evaluasi program-program yang selama ini dijalankan. Alih-alih menjalankan beragam program yang cenderung reaktif dan berjangka pendek, pemerintah sebaiknya fokus kepada program-program yang lebih langsung menyentuh akar permasalahan dan bersifat berkesinambungan. Para petani di pedesaan, misalnya, akan lebih senang dan terbantu dalam meningkatan kapasitas produksinya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan, apabila infrastruktur pengairan dan jalan tersedia dengan kondisi baik dan memadai daripada beragam bantuan yang hanya kuratif dan sesaat. Apalagi bila hanya sekedar untuk memoles citra.

This article has also been published here.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s