Garuda Tidak Terbang Tinggi, Tetapi Menteri Tidak Peduli

Melenceng dari harapan banyak kalangan, saham PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) pada hari pertama melantai di Bursa Efek Indonesia langsung jatuh sebesar 17,33% dari harga perdana Rp 750 per lembar dan ditutup pada harga Rp 620 per lembar. Pada hari kedua diperdagangkan (14/2/2011), saham GIAA bahkan anjlok lebih dalam lagi ke posisi Rp 590 per lembar.

Berbeda dengan saham PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) yang laris manis, saham GIAA memang sepi peminat. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, hanya 3.327.331.275 lembar yang terserap oleh pasar, baik melalui pooling ataupun institusi, sementara sisanya sebanyak 3.008.406.725 lembar saham atau 47,48% dari total saham GIAA terpaksa harus diserap oleh penjamin emisi karena sepinya permintaan.

Menariknya, mengomentari sepinya peminat dan jatuhnya saham GIAA, Menteri Negara BUMN sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan privatisasi badan usaha-badan usaha milik negara malah terkesan tidak peduli. Ia mengatakan, saham GIAA yang tidak terserap dengan baik oleh pasar menjadi urusan penjamin emisi, begitu juga tanggung jawabnya untuk membeli sisa sahamnya. “Bisa saja mereka (underwriter) cari (pinjaman) ke lembaga pembiayaan atau cari siasat bisnis lainnya.Yang penting semua proses sudah kita penuhi,” ujarnya. (detikfinance/11/02/2011). Continue reading

Advertisements

Menyebar BUMN, Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah

Belum lama ini, Kementerian Negara BUMN melansir wacana yang menarik untuk dicermati. Pertama, Kementerian yang bertanggung jawab atas pengembangan seluruh badan usaha milik negara tersebut berencana memindahkan kantor beberapa BUMN yang saat ini masih berada di sekitar istana Merdeka ke wilayah lain. Pemindahan ini akan dibiayai dana dari APBN.

Kebijakan kedua adalah rencana pembangunan BUMN Tower. Menteri Negara BUMN menjelaskan bahwa gedung yang direncanakan akan dibangun secara mandiri dari dana BUMN tersebut merupakan kebutuhan untuk melambangkan kerjasama, keterpaduan, dan kekompakkan seluruh BUMN.

Mencari Alasan Pindah

Dua kebijakan Kementerian BUMN tersebut penting untuk dikritisi karena mencuatkan beberapa pertanyaan dan inkonsistensi. Tentang kebijakan pemindahan kantor-kantor BUMN, setidaknya terdapat dua pertanyaan mendasar yang muncul. Pertama, tidak pernah ada penjelasan mengenai alasan kantor-kantor BUMN yang saat ini berada di Ring 1 Istana Presiden harus dipindah. Dapat dipahami bila Pemerintah sulit mengemukakan alasan pemindahan dengan lugas, karena apabila pertimbangannya adalah bahwa hanya lembaga negara dan kementerian yang boleh berkantor di sekitar Istana Presiden, bukankah itu berarti bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat akan harus hijrah pula? Continue reading

Menggugat Kiprah (Mantan) Artis di DPR

seripairmasdotcodotcc.JPG

Apabila disebut nama Gitalis Dwinatarina, barangkali tak banyak orang yang mengenalnya. Akan tetapi, bila dipanggilkan nama panggungnya, Gita KDI, rasanya akan banyak di antara kita yang segera mengaku mengenalnya. Mantan jawara sebuah ajang pencarian bakat menyanyi dangdut di salah sebuah stasiun televisi swasta ini dua hari lalu (2/2/2011) resmi dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), menggantikan Cecep Syafrudin yang meninggal dunia.

Masuknya Gita KDI ke Senayan menambah panjang daftar para pesohor yang berhasil menjadi anggota DPR. Sebelumnya, sebagai hasil Pemilihan Umum 2009, tercatat setidaknya 16 artis yang terdiri atas penyanyi, pemain film, pemain sinetron, model, maupun pelawak, yang berhasil melenggang menyandang gelar wakil rakyat.

Sayangnya, setelah lebih dari setahun berlalu, skeptisisme masyarakat terhadap kemampuan para pesohor tersebut dalam mengemban tugas sebagai anggota lembaga legislatif seolah mendapatkan bukti. Sikap skeptis tersebut muncul karena profesi yang mereka lakoni sebagai artis dianggap tidak pernah menuntut eksplorasi intelektualitas, hal yang justru merupakan prasyarat penting bagi seorang legislator. Dan memang, selama lebih dari setahun ini hampir tidak pernah terdengar suara atau pendapat bernas yang muncul dari para pesohor tersebut. Continue reading

Antara Gaji dan Kinerja

12964954071712596543
presiden di depan rapim tni/polri (presidenri.go.id)

Pernyataan Presiden Yudhoyono saat memberikan pembekalan di depan Rapat Pimpinan TNI dan Polri tentang gajinya yang tidak pernah naik selama tujuh tahun terus menjadi kontroversi meskipun telah berlalu hampir dua minggu. Salah satu kritik yang disuarakan berkaitan dengan keluhan ini mendasarkan argumentasinya pada kinerja Presiden yang dianggap tidak memuaskan.

Pernyataan Presiden yang kemudian melahirkan polemik ini membuka diskusi tentang adanya dua masalah penting yang belum mampu diselesaikan sejak lama, yakni yang berkaitan dengan struktur gaji dan standarisasi gaji yang diterima para pegawai dan pejabat negara.

Belajar dari Dunia Bisnis

Dalam dunia bisnis, praktik mengaitkan pendapatan dengan kinerja yang dihasilkan sebenarnya telah lama lazim dikenal. Belum lama ini, misalnya, mantan CEO Google Eric Schimdt menjual sebagian saham google yang dimilikinya senilai US$ 335 juta. Saham ini merupakan bagian dari kompensasi yang diterimanya selama menjabat pimpinan puncak perusahaan terkemuka tersebut, yang biasanya telah diperjanjikan di awal sebelum mulai menjabat dengan mengaitkan kinerja perusahaan selama masa kepemimpinannya. Continue reading