Bambang Widjojanto dan Katak Rebus

1290726032896251572
Bambang Widjojanto saat menjalani fit and proper test (Kompas/Dhoni Setiawan)

Seperti telah diprediksi banyak pihak, akhirnya Busyro Muqoddas terpilih menjadi ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah melalui voting berhasil mengungguli empat orang wakil ketua KPK. Sebelumnya, seusai melalui serangkaian proses yang cukup panjang, mantan ketua Komisi Yudisial ini terpilih menjadi pimpinan KPK menggantikan Antasari Azhar. Busyro mengalahkan pesaingnya, Bambang Widjojanto, melalui mekanisme voting di Komisi III DPR.

Ada banyak analisis telah dilontarkan terkait kekalahan Bambang Widjojanto, mulai dari sikapnya yang dianggap radikal, gayanya yang dinilai masih seperti aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, sampai kurangnya pengalaman dia dalam birokrasi. Saat sesi fit and proper test, politisi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mencecar Bambang Widjojanto soal minimnya pengalaman dia dalam birokrasi serta kesiapannya dalam urusan protokoler. Seakan menjustifikasi alasan PDI Perjuangan yang tidak memilih Bambang Widjojanto, Trimedya Panjaitan berujar, “Saya tanyakan kemarin, bagaimana dia pindahkan peran dari advokat dan aktivis ke seorang birokrat dengan suatu protokoler. Ya enggak mungkin, Ketua KPK agak aneh dan nyentrik.

Barangkali tidak sulit memahami alasan para anggota DPR yang tampak ketakutan dan tidak nyaman dengan sikap radikal dan gaya aktivis Bambang Widjojanto. Akan tetapi, rasanya tidak mudah bagi kita untuk menemukan korelasi yang kuat antara pengalaman birokrasi, kesiapan dalam urusan protokoler, serta gaya aneh dan nyentrik seseorang dengan kelayakan dan kemampuannya dalam memimpin sebuah lembaga antikorupsi. Bahkan, kurangnya (atau bahkan ketiadaan) pengalaman Bambang Widjojanto dalam birokrasi justru dapat menjadi nilai tambahnya sebagai calon pimpinan KPK. Continue reading

Advertisements

Jangan Salahkan Anggota DPR yang Abaikan TKW

agus safari.jpg

Untuk kesekian kalinya, anggota DPR menuai kecaman dari masyarakat. Kali ini kecaman itu bersumberkan dari sikap rombongan anggota DPR yang dituduh mengabaikan sekitar 150 orang tenaga kerja wanita yang sedang kebingungan di bandara Dubai karena penundaan keberangkatan pesawat ke tanah air.

Menariknya, setelah beberapa hari dihujani kecaman, tak seorang pun anggota rombongan DPR tersebut yang berani menyampaikan pembelaan atau klarifikasi di media massa. Pembelaan hanya muncul dari pimpinan DPR dan anggota DPR lainnya yang mengaku tak ikut serta dalam studi banding tentang rumah susun di Moskow tersebut.

Ketiadaan pembelaan dari para “tertuduh” tersebut membuat masyarakat menjadi tidak menemukan pencerahan mengenai kejadian yang sesungguhnya serta alasan mereka melakukannya. Namun demikian, berdasarkan pengalaman saya, saya berprasangka baik bahwa para anggota DPR tersebut mungkin memiliki alasan kuat untuk tidak mau melangkahkan kaki membantu para pahlawan devisa yang sedang kebingungan di bandara internasional tersebut. Continue reading