Pembangkangan dari Jawa Tengah

September 6, 2010 § Leave a comment

rdar.wordpress.com
(rdar.wordpress.com)

Setiap menjelang hari raya Idul Fitri, selalu berulang kontroversi tentang bingkisan (parcel) lebaran. Kontroversi ini dipicu oleh imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada para penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk tidak menerima gratifikasi terkait dengan tugas atau pekerjaan atau jabatannya. Gratifikasi ini bisa berbentuk uang, barang, diskon pembelian yang tidak wajar, voucher, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, atau bentuk lainnya. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 12B Undang-Undang No. 31/1999 jo. No. 20/2001, setiap gratifikasi kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri akan dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Imbauan ini secara resmi dipatuhi oleh lembaga-lembaga negara, badan-badan usaha milik negara maupun daerah, bahkan dilaksanakan juga oleh perusahaan-perusahaan swasta nasional. Mereka pun kompak menyampaikan pengumuman kepada masyarakat luas melalui media massa mengenai kebijakan pelarangan para pegawai di instansinya menerima bingkisan hari raya dalam bentuk apa pun. Ketaatan ini tentunya bukan semata-mata guna menghindari kerepotan karena keharusan melaporkan kepada KPK setiap gratifikasi yang diterima paling lambat 30 hari setelah menerimanya, namun lebih karena pemahaman tentang pentingnya makna imbauan tersebut bagi terbangunnya praktik penyelenggaraan tata kelola permerintahan (atau perusahaan) yang baik dan tidak kolutif.

Akan tetapi, ternyata tidak semua pejabat negara menaati imbauan KPK tersebut. Dua orang pejabat di Jawa Tengah terang-terangan melawan imbauan itu. Yang pertama adalah Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah. Pensiunan jenderal berbintang dua ini marah ketika ditanya soal parsel lebaran untuk para pejabat. Bibit bahkan sempat mendorong salah seorang wartawati sambil mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas. “Yang ngomong KPK goblok,” katanya dengan ketus. Seakan-akan mendukung kebijakan pemimpinnya, Tatto Suwarto Pamuji, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap malah berani secara terang-terangan membolehkan para pegawai negeri di wilayahnya menerima bingkisan lebaran. Bupati bahkan berkelakar kalaupun ada parsel bernilai tinggi, yang penting saat diterimakan tidak ketahuan. « Read the rest of this entry »

Tidak Ada Korelasi antara Gedung Mewah dan Kemiskinan?

September 2, 2010 § Leave a comment

tribun-medan.com
tribun-medan.com

Tak pelak lagi, salah satu anggota DPR yang kerap membuat pernyataan kontroversial adalah Pius Lustrilanang. Posisi politisi Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR membuat dia acap tampil di media massa guna menjelaskan keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan BURT. Beberapa bulan lalu, misalnya, ia harus berjibaku untuk mempertahankan ide “dana aspirasi” yang memperoleh penolakan luas dari masyarakat.

Kali ini, bersama Ketua BURT yang juga Ketua DPR Marzuki Alie, ia kembali harus jungkir balik mencoba mempertahankan rancangan gedung baru DPR yang nilai gedung beserta perlengkapannya mencapai Rp 1,8 triliun. Rencana ini pun kembali menuai kritik dan kecaman dari beragam lapisan masyarakat karena dianggap melukai rasa keadilan masyarakat serta tidak sensitif terhadap kondisi sebagian besar masyarakat yang masih memprihatinkan.

Entah karena kelelahan menghadapi serangan yang bertubi-tubi atau memang demikianlah kemampuan berpikirnya, Pius menangkis dengan jawaban, “Tidak ada korelasi antara membangun gedung DPR dengan kemiskinan. Kalau masyarakat miskin, Indonesia memang miskin. Tapi kita kan tidak berhenti berjuang.” « Read the rest of this entry »

Silang Sengkarut Gedung Baru dan Kualitas Manajemen DPR

September 1, 2010 § Leave a comment

kompas-yuniadhi agung2.jpg

Meski terus menuai kritik dan kecaman, rencana pembangunan gedung baru DPR beserta perlengkapannya yang mencapai Rp 1,8 triliun terus berlanjut. Bahkan, Ketua DPR Marzuki Alie dengan angkuh berucap, “Mau tidak mau, suka tidak suka, apa pun kritik dari masyarakat, kami terima saja. Tetapi, pembangunan tetap dijalankan.”

Sikap pongah dan masa bodoh Marzuki Alie mungkin didasari bayangan nikmatnya fasilitas yang kelak akan dapat dia nikmati setelah gedung itu berdiri. Gedung baru DPR itu memang akan sangat mewah dibandingkan dengan gedung yang digunakan saat ini. Setiap anggota DPR, misalnya, akan dijatah 120 m2, atau empat kali lebih luas daripada ruangan saat ini. Selain itu, gedung baru ini kelak juga akan dilengkapi dengan beragam fasilitas, termasuk fitness center, kolam renang, dan spa.

Selain Marzuki Alie, anggota DPR yang juga kerap bersuara lantang mendukung pentingnya gedung baru beserta segala fasilitas mewahnya adalah Pius Lustrilanang, wakil ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR (F-Partai Gerindra) serta aktris yang juga pelatih kebugaran tubuh Venna Melinda (F-Partai Demokrat). Venna Melinda beralasan, fasilitas kebugaran itu akan membuat stamina anggota DPR lebih bagus dan otak lebih fresh. Dukungan juga disuarakan oleh Suryadharma Ali, Ketua Umum PPP, yang menilai segala fasilitas tersebut layak karena DPR butuh fasilitas untuk menjaga kesehatannya. « Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently viewing the archives for September, 2010 at Ali Mutasowifin.