Nestapa Paskibraka dan Kualitas Birokrasi Kita

August 18, 2010 § Leave a comment

serambi indonesia/m.anshar
serambi indonesia/m.anshar

Perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini sedikit ternoda dengan munculnya dugaan kasus pelecehan seorang anggota Paskibraka DKI Jakarta. Tiga orang tua memprotes perlakuan anggota Paskibraka senior yang memerintahkan calon anggota Paskibraka angkatan 2010 untuk berjalan dari barak kamar mandi ke barak tidur dalam kondisi tanpa busana.

Yosse Yuliandra, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) DKI Jakarta, mengaku mengenal situasi yang memungkinkan seorang Paskibraka berada dalam kondisi tanpa busana selama Orientasi Kepaskibrakaan (OKA). Kalau sampai ada salah satu anggota calon Paskibraka mengalami hal seperti itu, hal tersebut mungkin saja terjadi.

Yang menarik adalah mencermati bagaimana pejabat Pemerintah Provinsi DKI menyikapi kasus ini. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Firmansyah menyatakan, hingga saat ini tidak ada keluhan dari anggota Paskibraka wilayah Jakarta yang dianggap telah mendapat perlakuan asusila selama masa orientasi kepaskibrakaan (OKA). Juga tidak ada satu pun anggota Paskibraka yang keluar dari Paskibraka Kota Jakarta. Ia berargumen, “Kalau hal itu (pelecehan seksual) terjadi dan membuat siswa tidak nyaman, pasti yang bersangkutan akan keluar (dari Paskibraka). Tapi nyatanya tidak, bahkan tadi ikut upacara.”

Komentar Firmansyah ini bukan saja terkesan tidak teliti dan tanpa empati, namun juga sama sekali tidak cerdas. Bagaimana mungkin seorang pejabat daerah khusus ibukota dapat dengan sederhana mengambil kesimpulan bahwa bila terjadi pelecehan seksual maka korban akan keluar (dari Paskibraka), dan karena korban tidak keluar maka tidak terjadi pelecehan seksual. Ingatkah ia berapa banyak praja STPDN (sekarang: IPDN) yang tewas sia-sia? Karena mereka tidak mengeluh dan tewas tetap di dalam kampus, apakah itu berarti mereka merasa nyaman dan tidak ada kekerasan di dalamnya?

Kasus ketidakcermatan (atau ketidakcerdasan?) pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyikapi kasus Paskibraka ini bukanlah yang pertama. Belum lama berselang, masyarakat juga dibuat geram oleh terungkapnya surat Drs. H. Usman, Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Pulogadung kepada Gubernur DKI Jakarta. Karena jengkel dengan ikhtiar yang terus menerus dari orang tua murid untuk mengungkap dugaan korupsi di SDN RSBI Rawamangun 12 Pagi, ia meminta Gubernur DKI Jakarta agar menghentikan Dr Okky Sofyan dan Tayasman Kaka Cs sebagai warga DKI Jakarta, karena dianggap selama ini telah mengacau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional tersebut. Jelas terlihat, sang Kepala Seksi bukan saja tidak paham tugas pokok dan fungsi (tupoksi) seorang gubernur, namun juga sangat mungkin tidak paham tupoksi dirinya sendiri.

kompas.com/m.latief

Yang patut menjadi kekhawatiran masyarakat adalah apabila ternyata kualitas rata-rata para birokrat kita tercerminkan oleh kedua kasus di atas. Bahwa birokrasi kita dipenuhi oleh mereka yang maunya menang sendiri, menolak disalahkan (meski dengan logika yang amburadul), serta sewenang-wenang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya.  Masyarakat yang semakin cerdas dan lebih sadar hak seharusnyalah diimbangi oleh kualitas birokrasi yang semakin baik pula …

Advertisements

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Nestapa Paskibraka dan Kualitas Birokrasi Kita at Ali Mutasowifin.

meta

%d bloggers like this: