Ketika Rakyat Dilarang Makan Nasi dan Cabai

July 19, 2010 § Leave a comment

taken from matanews.com

Belum lama ini Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengimbau rakyat Indonesia agar untuk sementara tidak makan cabai. Hatta Rajasa mengeluarkan imbauan ini setelah sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi Juni 2010 mencapai 0,97%. Inflasi tersebut paling besar didorong oleh komoditas cabai merah dengan kenaikan 45,7% selama Juni 2010. Pada akhir Juni 2010 lalu harga cabai memang sempat meroket hingga mencapai Rp 48.000 per kilogram.

“Saya saja hari ini tidak makan cabai. Coba saja kalau semua bersama-sama seminggu tidak makan cabai, nanti restoran lama- lama akan mengurangi pesanan cabainya,” jelas Hatta sambil bercanda dengan wartawan di Kantor Menko Perekonomian, Lapangan Banteng Jakarta, Jumat (16/07/2010).

Meski mungkin disampaikan dengan nada becanda, imbauan Hatta Rajasa itu tampaknya mewakili bagaimana tidak strategisnya cara berpikir para pemimpin negeri ini. Misalnya, imbauan serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertanian Suswono. Menurut Suswono, meskipun saat ini Indonesia sudah swasembada beras dengan produksi 63 juta ton atau surplus 3 juta ton, namun jika ketergantungan terhadap beras tidak dikurangi, kondisi ini bisa berbahaya terutama jika terjadi kemarau panjang. Oleh karena itu, ia mengeluarkan imbauan agar rakyat tidak makan nasi sehari dalam seminggu.

Anton Apriantono, Menteri Pertanian sebelum Suswono, juga pernah mengeluarkan imbauan serupa. “Masa beli cabai saja harus ke warung. Beli lalap harus belanja di pasar. Padahal, menanam cabai, tomat, terong, dan aneka sayuran lain bisa dilakukan dengan gampang dan di semua tempat,” katanya. Ia tak sekedar mengimbau. Anton menanam beraneka tanaman di rak-rak kayu di teras lantai dua rumahnya. Ruangan terbuka berlantai semen yang luasnya 5X8 meter itu ibarat kebun pembibitan (nursery). Ada sawi hibrida, seledri, daun bawang (loncang), kemangi, lombok, dan selada. Juga ada tanaman terong dalam pot-pot ukuran sedang.

Memang sungguh ironis, sebagai negeri agraris, kondisi pertanian kita masih amat terbelakang. Tidak ada insentif yang memadai yang membuat orang menjadi bangga dan tertarik bergelut di bidang pertanian. Pupuk mahal, harga insektisida, pestisisa (dan sida-sida yang lain) mahal, harga jual panen rendah, kebijakan impor, serta terus menyusutnya lahan pertanian menunjukkan banyaknya pekerjaan rumah menteri Apriyantono yang hingga kini tak juga selesai dikerjakan. Bagaimanakah kita hendak meningkatkan kedaulatan pangan bila tak ada komitmen yang memadai dari Pemerintah untuk, misalnya, membatasi alih fungsi lahan-lahan pertanian? Data lahan pangan pokok berikut barangkali bisa memberikan gambaran rendahnya komitmen itu:

  • Indonesia : 350 m2/kapita
  • Vietnam : 600 m2/kapita
  • China : 900 m2/kapita
  • Thailand : 2800 m2/kapita
  • USA : 6600 m2/kapita

Komitmen Pemerintah yang rendah terhadap pertanian juga tergambar dari kehidupan para petani saat ini. Tentu saja, para petani yang dimaksud di sini bukanlah mereka yang belum lama ini usai mengikuti Musyawarah Nasional Himpunan Kerukunan Tani Nasional (HKTI) di Bali, namun mereka yang selama ini harus menerima nasib menjadi penerima beras untuk rakyat miskin (raskin). Sungguh ironis, bahwa 60% penerima raskin ternyata adalah para petani yang seharusnya berkelimpahan dengan kemakmuran.

Bagi sebuah negeri berpenduduk 230 juta jiwa lebih, apa yang diimbaukan atau diperlihatkan oleh para menteri dan mantan menteri tersebut hanyalah solusi sesaat, menyederhanakan, kurang cerdas, dan tidak strategis. Imbauan untuk mencukupi sendiri, mengurangi, atau bahkan menghentikan konsumsi sebuah komoditas karena kekhawatiran akan kelangkaan atau lonjakan inflasi adalah langkah yang tidak layak dilakukan oleh seseorang yang sebenarnya bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang strategis dalam membuat kondisi perekonomian dan pertanian di tanah air menjadi lebih baik.

Bisa dibayangkan, betapa kacaunya negeri ini dan sengsaranya rakyat bila semua menteri mengikuti jejak mereka. Menteri Perhubungan, yang karena ketidakmampuannya menyediakan transportasi yang aman, layak, murah, dan aman, kemudian mengimbau agara orang jangan bepergian, atau bila terpaksa harus bepergian sebaiknya berjalan kaki biar lebih sehat. Menteri Kesehatan, yang karena ketidakmampuannya menyediakan layanan kesehatan yang murah, mudah, dan memadai kepada masyarakat, mengimbau agar orang jangan sakit. Bila pun harus sakit, sebaiknya mengobati diri sendiri atau pergi ke dukun. Lebih parah lagi, bila karena tidak mampu menyediakan pendidikan yang murah dan berkualitas, Menteri Pendidikan Nasional kemudian mengimbau rakyatnya agar tak usah sekolah …

Seorang Menteri Koordinator Perekonomian atau Menteri Pertanian seharusnyalah malah berani berkata dengan lantang, “Ayo seluruh rakyat Indonesia, beli produk-produk pertanian dari petani Indonesia, karena kualitasnya bagus dan harganya terjangkau, agar petani kita menjadi lebih sejahtera” . Di saat yang sama, ia pun harus mampu menjamin ketersediaan benih, pupuk, insektisida, pemasaran, harga jual dan sebagainya.

Advertisements

Tagged: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Ketika Rakyat Dilarang Makan Nasi dan Cabai at Ali Mutasowifin.

meta

%d bloggers like this: