Andaikata Presiden Tidak Hanya Berandai-Andai…

Kemarin, Selasa (4/5/2010), Presiden SBY membuka Rapat Koordinasi Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian (Rakor Mahkumjakpol). Rakor yang dibuka di Istana Negara itu diikuti oleh seluruh petinggi keempat instansi tersebut dari seluruh penjuru tanah air, dan disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi nasional.

Pada kesempatan tersebut, Presiden mengeluhkan pelbagai praktik penegakan hukum yang dirasakan masih berjarak dari rasa keadilan masyarakat. Presiden, misalnya, mencontohkan adanya lansia yang khilaf karena keterpaksaan ekonomi namun memperoleh hukuman yang berat, sementara pelaku kejahatan illegal logging sering hanya mendapatkan hukuman ringan.

Sepanjang berkaitan dengan ranah yudikatif, bisa dipahami bila Presiden hanya mampu mengeluh dan mengimbau. Memang, seperti disampaikan Presiden pada kesempatan yang sama, hukum akan tegak bilamana tidak ada campur tangan politik. “Politisi jangan masuk ranah hukum, penegak hukum jangan masuk ranah politik,” demikian imbauan Presiden.

Yang sungguh disayangkan adalah ketika Presiden juga hanya mampu berandai-andai untuk sesuatu yang sesungguhnya merupakan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan aksi, melakukan perubahan, melakukan perbaikan, menjuju jalannya pemerintahan yang lebih bersih, adil, jujur, dan transparan.

Dalam pidato pengarahannya, Presiden SBY menyampaikan betapa tidak mudahnya membangun keseimbangan untuk penganggaran yang baik. Pemerintah harus mampu mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran yang tahun ini berjumlah lebih dari Rp 1.100 triliun, secara seimbang antara tarik-menarik kepentingan yang beragam dari kementerian, lembaga, pusat, maupun daerah.

Namun, Presiden SBY mengaku bahwa bukanlah “complexity of allocation and distribution” itu yang menjadi perhatiannya. Ia justru mengeluhkan hal lain. “Andaikata pendapatan negara tidak dikorupsi; Andaikata penerimaan negara, termasuk pajak, tidak banyak yang bocor; Andaikata tidak ada kongkalikong dalam penyusunan APBN/APBD yang merugikan negara, (maka) lebih banyak lagi yang bisa kita selamatkan untuk pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, UKM, infrastruktur, dan sebagainya,” demikian ucapnya mengandai-andai.

Andaikata tiga kali “andaikata” di atas diucapkan oleh pengamat atau rakyat, maka hal itu tak akan menjadi masalah. Yang mengenaskan dan membuat sedih hati rakyat adalah karena “keluhan” itu justru disampaikan oleh Presiden SBY yang notabene adalah kepala eksekutif, kepala pemerintahan, yang memiliki mandat dan otoritas penuh untuk mengubah dan mengoreksi segala penyimpangan itu semua, dan tidak hanya sekedar berwacana. Karena, tugas Presiden bukanlah “meminta” keadilan, ketransparanan, atau kejujuran dalam pengelolaan anggaran negara. Tugas Presidan adalah “memastikan” itu semua terwujud, sehingga anggaran negara dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s