Mimpi Pegawai Negeri Menjadi Menteri

November 17, 2009 § Leave a comment

Kabinet Indonesia Bersatu II jelas-jelas adalah kabinet balas budi. Dari 36 orang menteri dan pejabat setingkat menteri yang telah dilantik, 19 orang di antaranya adalah pengurus partai politik, 11 profesional, 4 militer, dan hanya 2 orang yang berasal dari jajaran birokrasi.

Inkompetensi para menteri

Para menteri dari partai politik itu sebagian besar diyakini tak memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas kementeriannya. Pun andai bidangnya sesuai, kapasitas mereka masih jauh di bawah banyak tokoh lain yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Jadilah, sekian banyak direktur jenderal atau eselon satu lainnya yang setingkat serta bergelarkan profesor doktor dari perguruan tinggi ternama dunia yang tentu saja amat mumpuni dan telah berkutat puluhan tahun dalam bidangnya, tiba-tiba saja harus menerima pimpinan baru lulusan sarjana atau magister dari perguruan tinggi lokal yang acap hanya berakreditasikan “nyaris tak terdengar”. Kondisi menjadi lebih parah lagi bila sudah begitu, latar belakang pendidikan sang menteri baru itu pun amat jauh keterkaitannya dengan mandat kementerian yang dipimpinnya.

Praktik bagi-bagi kekuasaan setiap pergantian kabinet tanpa menghiraukan kapabilitas seperti ini merupakan rutinitas kekecewaan yang harus ditanggung jajaran birokrasi. Belum lagi ditambah praktik serupa dalam penentuan jajaran direksi dan komisaris badan usaha milik negara (BUMN) yang lebih sering mendahulukan kedekatan afiliasi politik dan balas jasa daripada keahlian dan profesionalitas.

Brain drain di partai politik

Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1999 menetapkan larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota atau pengurus partai politik. Aturan-aturan ini membuat kondisi birokrasi dan partai politik serta hubungan keduanya menjadi berubah.

Tak lama setelah aturan tersebut diberlakukan, para birokrat berbondong-bondong meninggalkan partai politik, terutama Golkar (kemudian bermetaformosis menjadi Partai Golkar). Terjadilah semacam brain drain, karena para pengajar perguruan tinggi yang semula menyokong partai politik pun banyak yang kemudian memilih kembali ke kampus. Jadilah, yang tersisa di partai politik adalah para kader yang, dari segi kemampuan keilmuan, merupakan tingkatan kedua atau bahkan ketiga, karena kelompok teratas memilih melanjutkan karier akademik di perguruan tinggi masing-masing. Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah saat ini, adalah salah satu contohnya. Dia memutuskan meninggalkan Golkar, karena tak ingin melewatkan kesempatan menjadi guru besar di IAIN Syarif Hidayatullah (kini UIN Syarif Hidayatullah), yang telah dia hitung akan dapat dia rengkuh tak lama kemudian.

Godaan partai politik

Sayangnya, aturan yang memaksa para pegawai negeri tidak terlibat langsung dalam partai politik ini tidak dibarengi aturan tentang rekrutmen kepemimpinan nasional yang memungkinkan para birokrat memiliki kesempatan yang sama besarnya dengan para penggiat partai politik. Pemilihan presiden secara langsung di tengah sistem politik multi partai memaksa presiden memberikan konsesi besar bagi partai politik-partai politik penyokongnya. Akibatnya, jatah terbesar kabinet pun kemudian jatuh kepada para kader partai politik dan cenderung mengabaikan jajaran birokrasi.

Besarnya peran partai politik ini membuat para birokrat dengan malu-malu dan sembunyi-sembunyi sering mencari cantolan ke partai politik-partai politik. Sistem birokrasi negara pun menjadi rusak, di mana promosi dan karier jabatan tidak lagi ditentukan oleh kompetensi dan kinerja, namun oleh afiliasi politik. Dalam konteks rekrutmen kepemimpinan nasional, tanpa dukungan partai politik, seorang birokrat cerdas, mumpuni dan berdedikasi hanya akan mentok di posisi eselon satu. Sebaliknya, keterikatan dan dukungan partai politik akan memungkinkan seorang pegawai negeri biasa-biasa saja membuat lompatan yang luar biasa. Anton Apriantono, misalnya. Ia yang berterus terang mengaku sebagai kader PKS, lima tahun lalu membuat kaget banyak orang, termasuk para koleganya, ketika ditunjuk Presiden mengepalai Departemen Pertanian, sementara saat itu dia “hanyalah” pimpinan salah sebuah laboratorium di salah satu fakultas di IPB.

Biarkan birokrasi berpolitik

Saat ini, konon, hanya sedikit pimpinan satuan kerja birokrasi yang tak berafiliasi dengan salah satu kekuatan partai politik. Begitu terpilih, ia akan membawa serta para koleganya yang sealiran. Sementara itu, para birokrat yang setia memegang aturan hanya akan bisa bermimpi meraih posisi tinggi. Posisi direktur jenderal, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, deputi menteri, atau staf ahli adalah posisi tertinggi yang mungkin mereka gapai. Bahkan, jabatan wakil menteri yang berdasarkan penjelasan Pasal 10 UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara jelas-jelas disebutkan sebagai posisi untuk “pejabat karir”, tampaknya akan diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan masuknya para politisi pendukung koalisi.

Dalam sebuah tatanan demokrasi yang modern, rekrutmen kepemimpinan nasional yang utama adalah melalui partai politik. Dengan sistem yang sekarang berlaku, bangsa Indonesia telah menutup kesempatan memperoleh para menteri yang berintegritas baik, berilmu dan berkemampuan tinggi, serta berpengalaman luas yang sedang berada di jajaran birokrasi. Dengan sistem politik yang semakin transparan dan pengawasan yang semakin efektif, mengapa tidak kita buka saja kesempatan bagi pegawai negeri berpolitik? Bila saja sebuah kabinet yang mencakup urusan seluruh negeri saja bisa bersumberkan beragam partai, mestinya tak ada yang perlu dikhawatirkan bila ada keragaman serupa di tingkatan yang lebih kecil.

Advertisements

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Mimpi Pegawai Negeri Menjadi Menteri at Ali Mutasowifin.

meta

%d bloggers like this: