Mimpi Pegawai Negeri Menjadi Menteri

Kabinet Indonesia Bersatu II jelas-jelas adalah kabinet balas budi. Dari 36 orang menteri dan pejabat setingkat menteri yang telah dilantik, 19 orang di antaranya adalah pengurus partai politik, 11 profesional, 4 militer, dan hanya 2 orang yang berasal dari jajaran birokrasi.

Inkompetensi para menteri

Para menteri dari partai politik itu sebagian besar diyakini tak memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas kementeriannya. Pun andai bidangnya sesuai, kapasitas mereka masih jauh di bawah banyak tokoh lain yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Jadilah, sekian banyak direktur jenderal atau eselon satu lainnya yang setingkat serta bergelarkan profesor doktor dari perguruan tinggi ternama dunia yang tentu saja amat mumpuni dan telah berkutat puluhan tahun dalam bidangnya, tiba-tiba saja harus menerima pimpinan baru lulusan sarjana atau magister dari perguruan tinggi lokal yang acap hanya berakreditasikan “nyaris tak terdengar”. Kondisi menjadi lebih parah lagi bila sudah begitu, latar belakang pendidikan sang menteri baru itu pun amat jauh keterkaitannya dengan mandat kementerian yang dipimpinnya.

Praktik bagi-bagi kekuasaan setiap pergantian kabinet tanpa menghiraukan kapabilitas seperti ini merupakan rutinitas kekecewaan yang harus ditanggung jajaran birokrasi. Belum lagi ditambah praktik serupa dalam penentuan jajaran direksi dan komisaris badan usaha milik negara (BUMN) yang lebih sering mendahulukan kedekatan afiliasi politik dan balas jasa daripada keahlian dan profesionalitas. Continue reading

Advertisements