Pemimpin Mengaku Salah

kontan 20150623

Advertisements

Hidup Lebih Sehat, Produktif, dan Mudah dengan BNI

107003989

Kisah ini bermula lebih dari sepuluh tahun lalu, ketika saya mulai menjalani aktivitas sebagai dosen baru di Institut Pertanian Bogor (IPB). Sungguh tidak mudah menjalaninya, karena saat itu saya masih tinggal di Jakarta, sementara aktivitas sehari-hari berlangsung di Kampus Dramaga, yang terletak jauh di sudut Kabupaten Bogor. Namun, karena tanggung jawab terhadap pekerjaan, istri dan anak-anak, perjalanan melelahkan pun dilalui dengan segenap hati.

Saat itu, sebagai seorang CPNS, gaji yang saya terima sungguh sangat kecil jumlahnya, jauh di bawah gaji saya saat masih bekerja di sebuah perguruan tinggi swasta terkemuka di Jakarta. Meskipun demikian, setiap awal bulan tiba, dengan semangat 45 saya pun berjalan menuju gedung rektorat, guna mengambil gaji, upah bekerja selama sebulan.

Ya, benar! Meskipun IPB adalah perguruan tinggi ternama di Indonesia, saat itu penyaluran gaji masih sangat “primitif”, diterimakan secara tunai. Bayangkan, ribuan pegawai IPB, baik dosen maupun tenaga kependidikan, pada hari-hari di setiap awal bulan tumplek blek di lantai 3 gedung rektorat untuk mengambil gaji bulanan. Continue reading

Buka Puasa dengan Smokey Bacon

154356_pringlessmokeybacom

Berusaha ikut menyambut hadirnya bulan suci Ramadan, sebuah cabang supermarket Tesco di London, Inggris, mempromosikan Pringles dengan rasa smokey bacon, yang dianggap tidak halal oleh muslim. Kebijakan semacam ini tentu muncul hanya karena tiadanya riset yang memadai untuk lebih mengenal konsumen yang sedang disasar untuk dilayaninya.

Menggugat Tunjangan Kinerja Pajak

1094

Banyak yang menyebut, Kabinet Kerja adalah Kabinet Pengusaha. Bukan saja karena presiden dan wakil presiden adalah pengusaha, namun juga karena banyak menteri yang berlatar belakang pengusaha. Barangkali karena didominasi pengusaha, banyak pula kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dengan perspektif pengusaha yang sedang memimpin perusahaan.

Contoh paling anyar adalah diterbitkannya Peraturan Presiden No. 37/2015 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Perpres tersebut, pegawai pajak akan memperoleh tunjangan kinerja dengan jumlah yang sangat berlimpah.

Tunjangan kinerja tertinggi yang diberikan kepada pejabat struktural eselon I, misalnya, mencapai Rp 117.375.000, sedangkan terendah untuk Account Representative Tk. V sebesar Rp12.316 juta. Pemerintah beralasan, pemberian tunjangan kinerja yang besar tersebut diperlukan agar para pegawai pajak menjadi lebih bergairah untuk mencapai target pajak dan tidak lagi tergoda untuk melakukan korupsi. Continue reading

Pacar Sewaan

Gaya hidup yang berubah, menciptakan peluang usaha baru. Perasaan tidak nyaman karena masih jomblo, serta keinginan tampil “normal” di sebuah acara, telah memunculkan bisnis pacar sewaan. Dengan biaya tertentu, sang “pacar” akan menemani penyewa untuk menghadiri reuni, resepsi pernikahan, dan acara lain sejenisnya. Yang menarik, ide serupa juga telah muncul di China, di mana orang dapat menyewa “ayah” untuk menemani kegiatan anak di sekolah yang membutuhkan kehadiran seorang ayah.

Bantuan Dana bagi Partai Politik

kontan 27032015 (2)

Menteri Dalam Negeri melontarkan usulan agar setiap partai memperoleh bantuan dana senilai Rp 1 triliun dari negara. Sayangnya, lontaran politisi PDI Perjuangan ini tidak disertai penjelasan yang memadai mengenai kondisi partai politik saat ini serta bagaimana bantuan dana tersebut akan dapat memperbaikinya.

Sesungguhnya, dana bantuan negara untuk partai politik bukanlah sesuatu yang baru. Sesuai dengan UU No.2/2011 tentang Partai Politik, terdapat tiga sumber dana partai politik, yakni iuran anggota, sumbangan, dan bantuan negara. Berdasarkan PP No.5/2009 jo PP No.83/2012, setiap partai politik di tingkat nasional berhak memperoleh bantuan Rp 108 untuk setiap suara sah yang diraih saat pemilu.

Jumlah itu dinilai sangat kecil, sementara iuran anggota pun tidak dapat diharapkan. Akhirnya, partai politik pun bergantung pada sumbangan dari para pemodal, baik individu maupun korporasi. Sumbangan itu tidak gratis, sehingga partai politik dan parlemen pun didominasi oleh para pengusaha dan mereka yang berlimpah harta. Muncul pula tudingan, banyak partai politik yang dijalankan bak mengelola perusahaan. Continue reading

Strategi Samsung

1540277logo-samsung780x390

 

Belum lama ini Samsung memutuskan untuk menghilangkan merk Samsung pada produk-produknya yang dijual di Jepang. Raksasa elektronik Korea Selatan itu merasa perlu melakukan kebijakan tersebut guna menghindari kerugian karena munculnya sentimen negatif rakyat Jepang menyusul panas-dingin hubungan kedua negara. Di sisi lain, Samsung merasa khawatir terhadap penerimaan masyarakat Indonesia atas produk-produk Samsung yang diproduksi di Indonesia, karena persepsi masyarakat yang cenderung merendahkan barang-barang produksi dalam negeri.